Qatar Komitmen Aktifkan Proyek Energi Bersama Lebanon
Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengumumkan komitmen Doha untuk mengaktifkan kembali proyek energi bersama Lebanon dalam kunjungannya ke Beirut pada Jumat (16/10). Dalam pertemuan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun, Al Thani juga menegaskan desakan Qatar agar militer Israel segera menarik pasukannya dari wilayah Lebanon yang diduduki.
Pertemuan di Istana Baabda tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral dan pelaksanaan proyek bersama yang dinilai strategis bagi stabilitas dan kemakmuran Lebanon. Al Thani menyatakan bahwa sektor energi menjadi prioritas utama Lebanon, dan Qatar siap menghadirkan solusi terpadu untuk mengatasi krisis listrik yang melanda negara tersebut.
Proyek Energi Surya dengan Model Pembiayaan Inovatif
QatarEnergy telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan Prancis TotalEnergies untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di Lebanon sebagai proyek awal. Inisiatif ini menggunakan model build-operate-transfer (BOT) yang memungkinkan pembangunan tanpa biaya di muka bagi Perbendaharaan Lebanon, sehingga tidak menambah beban utang negara.
Krisis energi Lebanon sangat mendesak untuk diatasi. Perusahaan listrik negara, Électricité du Liban, telah mengakumulasi kerugian sekitar 40 miliar dolar AS selama beberapa dekade terakhir dan kini hanya mampu menyediakan listrik beberapa jam sehari. Kondisi ini memaksa warga bergantung pada generator diesel swasta yang memasok sekitar 51 persen dari total produksi listrik Lebanon pada awal 2026, dengan tarif yang jauh lebih mahal—sekitar 0,34 dolar AS per kWh dibandingkan tarif negara 0,10 dolar AS per kWh.
Pembahasan lebih lanjut mengenai aktivasi proyek-proyek yang telah disepakati antara Beirut dan Doha akan dilakukan dalam pertemuan Al Thani dengan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, yang memimpin kabinet yang dibentuk pada Februari 2025.
Desakan Penarikan Pasukan Israel
Selain kerja sama energi, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan keamanan regional, khususnya situasi di Lebanon selatan. Al Thani menyebut praktik pendudukan Israel di wilayah tersebut dan menekankan pentingnya penarikan pasukan Israel serta penyerahan wilayah kepada tentara Lebanon.
Dukungan Qatar ini datang di tengah dinamika keamanan Lebanon yang kompleks, terutama menjelang berakhirnya mandat Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) pada akhir tahun ini. UNIFIL, yang didirikan pada 1978 dan telah beroperasi hampir 47 tahun sebagai salah satu misi penjaga perdamaian PBB terlama, akan mengakhiri mandatnya setelah Dewan Keamanan PBB pada Agustus 2025 memutuskan secara bulat untuk tidak memperpanjang misi tersebut melampaui 2026, dengan penarikan pasukan dijadwalkan selesai pada 2027.
Lebanon Mendorong Keberlanjutan Kehadiran Pasukan Internasional
Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Rajji menyampaikan komitmen Lebanon untuk menjaga keberlanjutan kehadiran pasukan internasional di wilayah selatan setelah berakhirnya mandat UNIFIL. Dalam pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix dan Komandan UNIFIL Diodato Abagnara beserta delegasi, Rajji membahas perkembangan situasi keamanan dan masa depan kehadiran internasional di Lebanon selatan.
Rajji mengapresiasi pengorbanan personel penjaga perdamaian PBB, yang saat ini berjumlah sekitar 10.800 personel dari berbagai negara, dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah tersebut. Pembahasan berfokus pada mekanisme pengamanan wilayah selatan dan dukungan terhadap penguatan kapasitas militer nasional Lebanon.
Dukungan Uni Eropa
Sebagai bentuk dukungan internasional tambahan, Dewan Uni Eropa pada 12 Oktober mengadopsi keputusan untuk membentuk misi dukungan baru di Lebanon dengan masa awal tiga tahun. Misi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas tentara Lebanon dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri, sekaligus mendukung kedaulatan dan stabilitas negara.
Kerja sama energi Qatar-Lebanon dan berbagai bentuk dukungan internasional terhadap penguatan aparat keamanan Lebanon menjadi dua agenda yang berjalan beriringan dalam upaya mendukung pemulihan, kedaulatan, dan stabilitas Lebanon di tengah tantangan regional yang kompleks.
