Mendikdasmen revitalisasi 214 sekolah guna pemerataan pendidikan Papua
Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp208,56 miliar untuk program revitalisasi 214 sekolah di Provinsi Papua pada tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus mendorong pemerataan layanan pendidikan di wilayah timur Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan pentingnya program ini saat meninjau pembangunan ruang kelas di SMA Negeri 2 Jayapura, Papua, pada hari Senin. Menurut Mu'ti, yang menjabat sejak Oktober 2024 di bawah administrasi Presiden Prabowo Subianto, program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses terhadap fasilitas belajar yang layak.
Program di Papua ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang lebih besar, di mana pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah di seluruh Indonesia dengan total alokasi anggaran mencapai Rp14 triliun dalam APBN 2026. Papua mendapatkan perhatian khusus mengingat provinsi ini termasuk dalam kategori daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang menjadi prioritas program.
Prioritas untuk daerah tertinggal dan terdampak bencana
Program revitalisasi 2026 diprioritaskan untuk tiga kategori utama:
- Sekolah yang rusak parah akibat bencana alam
- Sekolah dengan kerusakan struktural berat
- Sekolah di wilayah 3T
Papua memenuhi kriteria sebagai daerah 3T yang memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur pendidikan.
Kondisi pendidikan di Papua memang menunjukkan tantangan yang signifikan. Data tahun 2023 mencatat tingkat buta huruf di Provinsi Papua mencapai 19 persen, jauh melampaui angka nasional yang hanya 1,8 persen. Tingkat partisipasi sekolah untuk kelompok usia 16-18 tahun di Papua juga tercatat hanya 63,98 persen pada tahun 2021, dibandingkan rata-rata nasional 73,09 persen, menjadikan Papua sebagai provinsi dengan angka partisipasi pendidikan menengah terendah di Indonesia.
Kesenjangan infrastruktur pendidikan turut memperparah situasi. Data tahun 2020 menunjukkan Papua hanya memiliki 380 sekolah menengah atas, sementara jumlah sekolah menengah pertama mencapai 715 unit, mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan tingkat atas.
Implementasi dengan skema swakelola
Dalam pelaksanaannya, program revitalisasi menggunakan skema swakelola di mana sekolah terlibat langsung dalam mengelola proses pembangunan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hasil konstruksi sekaligus mendorong partisipasi ekonomi masyarakat setempat.
Sebanyak 214 sekolah di Provinsi Papua telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan program revitalisasi tahun 2026. Salah satu penerima bantuan adalah SMA Negeri 2 Jayapura, sekolah berakreditasi A yang didirikan pada 19 Desember 1982, yang menerima bantuan senilai Rp2,09 miliar.
Pelaksana Tugas Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun tiga ruang kelas baru dengan konstruksi dua lantai serta merehabilitasi empat ruang kelas lainnya. Pembangunan dan rehabilitasi ini diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan kenyamanan peserta didik dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027, menekankan bahwa pemerintah terus mendorong pelaksanaan program revitalisasi agar pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi satuan pendidikan penerima bantuan. Pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan peserta didik di Papua memperoleh kesempatan belajar dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
