102 Mantan Diplomat Inggris dan Prancis Desak Sanksi terhadap Israel
Seratus dua mantan diplomat senior Inggris dan Prancis menyerukan kedua negara untuk bersama-sama menjatuhkan sanksi kepada Israel atas kebijakan permukinannya di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka memperingatkan bahwa tindakan Israel dapat secara permanen menghapus kemungkinan berdirinya negara Palestina.
"Prancis dan Inggris harus bertindak bersama untuk menegakkan hukum internasional di Palestina," demikian isi surat yang diterbitkan oleh media Prancis Le Monde pada Sabtu (22/8/2026). Para penandatangan mendesak kedua pemerintah untuk memperjuangkan hak yang setara bagi warga Israel dan Palestina.
Di antara penandatangan adalah mantan duta besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jeremy Greenstock dan Emyr Jones Parry, serta mantan direktur Timur Tengah Prancis, Yves Aubin de la Messuziere dan Denis Bauchard. Para diplomat ini memiliki pengalaman puluhan tahun dalam penugasan diplomatik di kawasan Timur Tengah.
Bahasa Tegas Mengutip Badan Internasional
"Pembongkaran rumah-rumah warga Palestina dan kekerasan yang merajalela di kalangan pemukim, sama dengan pembersihan etnis," bunyi surat tersebut. "Dunia tidak lagi melihat Israel sebagai negara demokrasi sejati."
Nicholas Hopton, mantan duta besar Inggris untuk Iran, Qatar, dan Yaman serta salah satu penandatangan, menegaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam surat ini bukan ciptaan para diplomat. "Kata-kata itu diambil dari badan-badan hukum internasional, PBB, dan mereka yang telah mengamati dari posisi netral dan dengan keahlian," jelasnya.
Laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB yang mencakup periode hingga Oktober 2025 mendokumentasikan 1.732 insiden kekerasan pemukim di Tepi Barat yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan properti, meningkat dari 1.400 insiden pada periode sebelumnya. Lebih dari 36.000 warga Palestina telah mengalami pengungsian paksa.
Pemicu: Perluasan Permukiman Israel
Pemicu langsung penerbitan surat ini adalah dorongan baru Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki. "Pemerintah Israel berupaya mengizinkan pembangunan permukiman di Tepi Barat dengan cara yang hampir pasti akan mencegah terbentuknya negara Palestina di masa depan di sana," kata Hopton.
Pada Juli 2026, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mendeklarasikan "revolusi permukiman" menyusul persetujuan kabinet Israel untuk mendirikan 13 permukiman baru di Tepi Barat tengah yang diduduki. Para pejabat menyatakan permukiman tersebut akan membantu memperkuat kontrol Israel atas wilayah itu.
Menurut kelompok anti-permukiman Peace Now, pemerintah Israel saat ini telah menyetujui 103 permukiman sejak berkuasa pada Desember 2022, termasuk 51 permukiman yang sepenuhnya baru. Laporan Uni Eropa yang diterbitkan pada Agustus 2025 mencatat bahwa pada tahun 2024, Israel memajukan rencana untuk 28.872 unit hunian permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, meningkat 250 persen selama periode tujuh tahun sejak 2018.
Dari Kata-kata ke Tindakan Nyata
Peter Millett, mantan duta besar Inggris untuk Libya dan penandatangan surat, mengatakan bahwa surat ini menandai pergeseran dari kata-kata menjadi tuntutan tindakan. "Para menteri kita selama beberapa bulan dan tahun terakhir telah mengeluarkan pernyataan kritik, kecaman, dan sebagainya. Tetapi sekaranglah saatnya kita perlu melihat tindakan nyata," jelasnya.
Millett menyebutkan tindakan yang dimaksud mencakup langkah terkait perdagangan, permukiman, lebih banyak dukungan untuk bantuan yang masuk ke Gaza, dan penghentian perdagangan senjata.
Kedua negara tersebut memiliki peran khusus dalam isu Palestina. Inggris dan Prancis merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan keduanya mengakui negara Palestina pada tahun 2025. Posisi mereka sebagai kekuatan bersejarah di Timur Tengah dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB memberikan mereka pengaruh diplomatik yang unik.
Konteks Sanksi Sebelumnya
Pada Juni 2026, enam negara termasuk Inggris dan Prancis secara bersama-sama menerapkan sanksi yang menargetkan pemukim Israel dan entitas permukiman di Tepi Barat. Prancis secara khusus melarang Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memasuki negara tersebut.
Sebelumnya pada Mei 2025, Inggris telah menangguhkan pembicaraan perdagangan dengan Israel dan menerapkan sanksi terhadap pemukim Tepi Barat. Menteri Luar Negeri David Lammy menyebut tindakan militer Israel di Gaza "tidak dapat dibenarkan secara moral" dan mengutuk pernyataan menteri-menteri Israel tentang "membersihkan Gaza".
Kekerasan Berlanjut Pascagencatan Senjata
Meskipun gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025 berdasarkan proposal Presiden AS Donald Trump, serangan Israel terus berlanjut. Setidaknya 1.285 warga Palestina telah tewas sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025.
Pemantau Palestina mencatat lebih dari 11.000 serangan oleh pasukan Israel dan pemukim di seluruh Tepi Barat sejak Januari 2026, menurut laporan dari Agustus 2026.
Gerakan Diplomat Global
Seruan dari diplomat Inggris dan Prancis ini bukan kasus terisolasi. Hampir 200 mantan diplomat senior Kanada mengeluarkan surat serupa pada Mei 2026 yang menyerukan Perdana Menteri Mark Carney untuk menerapkan sanksi "kuat" terhadap Israel. Surat mereka mengutip pembatasan Israel terhadap bantuan dan peningkatan kekerasan pemukim di Tepi Barat.
Pola ini menunjukkan meningkatnya keprihatinan diplomatik internasional terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan tekanan yang berkembang pada pemerintah Barat untuk mengambil tindakan di luar sekadar pernyataan verbal.
