Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Turun Jadi 12,5 Persen pada 2029
Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan biaya logistik nasional menjadi 12,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 dari posisi 14,29 persen pada 2022. Target ambisius ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menekan biaya distribusi barang di seluruh nusantara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan dirinya untuk mengoordinasikan penguatan ekosistem logistik nasional. Arahan presiden tersebut ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.
"Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres 41/2026," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.
Perpres 41/2026 menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, yang telah berusia 14 tahun. Regulasi baru ini hadir dengan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk menghadapi tantangan logistik modern.
Pencapaian Historis dan Tantangan Regional
Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menurunkan biaya logistik. Dari 24 persen terhadap PDB pada 2012, biaya logistik berhasil ditekan menjadi 14,29 persen pada 2022, turun hampir 10 poin persentase dalam satu dekade. Namun, angka ini masih hampir dua kali lipat dibandingkan negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, Spanyol, Jerman, dan Inggris yang memiliki rasio biaya logistik terhadap PDB berkisar 7,5 hingga 8,5 persen pada 2023.
Posisi Indonesia di tingkat regional ASEAN juga menunjukkan perlunya akselerasi reformasi logistik. Dalam Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 139 negara dengan skor 3,00, turun dari peringkat ke-46 dengan skor 3,15 pada 2018. Di ASEAN, Indonesia berada di posisi keenam, tertinggal dari Singapura (peringkat 1 global), Malaysia (32), Thailand (37), Filipina (47), dan Vietnam (50).
Dari segi komponen biaya, transportasi menyumbang porsi terbesar yakni 8,79 persen terhadap PDB pada 2022, diikuti biaya pergudangan dan penyimpanan inventori sebesar 3,19 persen, serta biaya administrasi 2,30 persen terhadap PDB.
Tiga Strategi Utama Transformasi Logistik
Untuk mencapai target penurunan biaya logistik, Perpres 41/2026 memuat tiga strategi utama. Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Ketiga, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik.
Salah satu langkah konkret adalah memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE), yang telah memberikan dampak berupa pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen. Platform NLE yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 ini telah diterapkan di 14 pelabuhan dan akan diperluas ke 34 pelabuhan serta 12 bandara, mengintegrasikan lebih dari 15 kementerian/lembaga dan lebih dari 50 platform logistik melalui Indonesia National Single Window (INSW).
Digitalisasi NLE akan diperluas dari layanan perizinan yang berfokus pada hubungan antarpelaku usaha dengan pemerintah (business to government/B2G) dan antarpemerintah (government to government/G2G), untuk meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai pasok.
Pengembangan Dry Port dan Transportasi Multimoda
Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat (dry port), termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), untuk mengurangi beban truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri. Dry port KITB akan dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare dengan kapasitas awal 600.000 hingga 650.000 TEUs per tahun, berpotensi meningkat hingga 1 juta TEUs seiring pertumbuhan kawasan.
Pada April 2026, nota kesepahaman (MoU) pengembangan dry port berbasis rel di KEK Industropolis Batang telah ditandatangani, melibatkan PT Kereta Api Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, dan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang. Kolaborasi lintas BUMN dan pemerintah daerah ini menunjukkan pendekatan multi-stakeholder dalam pembangunan infrastruktur logistik.
KEK Batang sendiri ditargetkan menjaring investasi hingga Rp60 triliun dalam 4-5 tahun ke depan. Penyerapan tenaga kerja di kawasan ini diproyeksikan melonjak dari 5.500 pekerja saat ini menjadi 39.000 orang pada 2029, menunjukkan dampak ekonomi yang luas dari pembangunan infrastruktur logistik.
Integrasi angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut melalui sistem transportasi multimoda menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan.
Dukungan Pembiayaan dan Pengembangan SDM
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada truk yang semakin tua. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program KIPK sehingga pelaku usaha angkutan truk memperoleh dukungan pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.
Pemerintah juga memperkuat kapasitas SDM logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik agar mampu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital.
Selain target 12,5 persen pada 2029, pemerintah menargetkan biaya logistik nasional dapat ditekan lebih jauh menjadi 8 persen terhadap PDB pada 2045, sejajar dengan negara-negara maju.
"Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat," kata Airlangga, optimistis bahwa koordinasi lintas sektor dapat membantu mewujudkan target ambisius tersebut.
