Kelangkaan BBM Ancam Ekonomi Bali, Jro Bima Dorong Pertamina Evaluasi Distribusi
Gangguan pasokan bahan bakar minyak di Bali menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi pulau yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Denpasar, Badung, hingga Tabanan mencerminkan dampak langsung dari kelangkaan distribusi yang melanda kawasan wisata utama.
Ketua DPW Partai Perindo Bali Ketut Putra Ismaya Jaya, atau yang dikenal sebagai Jro Bima, menekankan pentingnya ketersediaan BBM bagi mobilitas masyarakat dan kelangsungan aktivitas ekonomi. Gangguan distribusi ini tidak hanya mengganggu rutinitas warga, tetapi juga mengancam pelaku usaha dan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Konsumsi harian Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari selama periode kelangkaan pada Oktober 2026. Beberapa stasiun pengisian bahan bakar dilaporkan hanya menerima 30-40% dari pasokan normal, sehingga memperburuk situasi di wilayah Badung selatan.
Dampak kelangkaan terasa hingga ke kawasan wisata populer seperti Uluwatu dan Ubud, serta 14 stasiun pengisian di Kabupaten Jembrana. Gangguan ini terjadi pada saat sektor pariwisata Bali, yang menyumbang sekitar 54-61% dari produk domestik regional bruto dan mencakup 80% aktivitas ekonomi pulau, sedang menghadapi tantangan dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1,98% pada periode Januari-Juli 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Tekanan Struktural pada Pasokan
Situasi kelangkaan diperparah oleh pengurangan kuota Pertalite Bali dari 6,2 juta kiloliter pada 2025 menjadi 5,7 juta kiloliter pada 2026. Data menunjukkan bahwa hingga 30 September 2026, Bali telah mengonsumsi 74,4% dari kuota tahunan, menunjukkan potensi melampaui alokasi sebelum akhir tahun.
Tekanan pada sistem distribusi terjadi di tengah kebijakan pemerintah Indonesia yang mempertahankan harga Pertalite bersubsidi pada Rp10.000 per liter hingga Desember 2026, meskipun harga minyak global mencapai $107 per barel. Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan alokasi anggaran subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun ($11,83 miliar) dalam APBN 2026, sementara total dukungan sektor energi mencapai Rp381,3 triliun.
Respons Pertamina dan Pemerintah Daerah
Pertamina Patra Niaga mengidentifikasi keterlambatan distribusi Pertalite sebagai penyebab utama gangguan pasokan. Perusahaan menjadwalkan kedatangan kapal tanker bahan bakar pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026, membawa total kargo 26.200 kiloliter melalui terminal bahan bakar Sanggaran dan Manggis untuk memulihkan pasokan.
Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan pada 12 Oktober 2026 bahwa distribusi bahan bakar ke seluruh wilayah Bali telah dimulai pada Senin malam dan menyatakan kelangkaan telah teratasi. Namun, pengalaman gangguan ini mendorong seruan untuk evaluasi sistem distribusi yang lebih fundamental.
Jro Bima menegaskan bahwa pasokan energi yang stabil merupakan kebutuhan mutlak untuk menjaga daya saing UMKM dan produktivitas masyarakat Bali. Sebagai partai pro ekonomi kerakyatan, Partai Perindo mendorong Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi guna mencegah terulangnya gangguan serupa yang dapat mengancam stabilitas ekonomi daerah.
