Partisipasi meningkat, komitmen perlu diwujudkan
Dalam Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (27/10/2026), Mugiyanto mengatakan jumlah peserta penilaian mandiri tersebut melampaui jumlah pengguna PRISMA saat instrumen itu masih dikembangkan dan digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Informasi yang sampai ke saya itu kira-kira sampai dua minggu yang lalu, itu sudah ada sekitar 289 perusahaan, dan ini terjadi selama dua tahun terakhir, sejak berdirinya Kementerian Hak Asasi Manusia," kata Mugiyanto.
Menurut Mugiyanto, kesediaan perusahaan menilai diri sendiri memperlihatkan komitmen yang lebih besar untuk mengukur kepatuhan terhadap prinsip dan norma HAM. Ia berharap partisipasi tersebut menjadi bekal untuk memperkuat praktik bisnis yang menghormati HAM, termasuk saat pemerintah memberlakukan aturan yang lebih mengikat. Komitmen itu, katanya, harus diwujudkan dalam tindakan dan dilembagakan dalam tata kelola perusahaan.
Ia juga mengusulkan agar Forum Bisnis dan HAM digelar rutin. Pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha diharapkan dapat menyepakati tindak lanjut bersama, lalu meninjau perkembangannya pada forum tahun berikutnya.
Penilaian mencakup 12 indikator
PRISMA tetap menjadi instrumen penilaian kepatuhan HAM bagi pelaku usaha karena aturan khususnya belum terbit, kata Mugiyanto. Kementerian HAM telah memperbaiki instrumen yang sebelumnya dikembangkan Kementerian Hukum dan HAM tersebut.
Menurut Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, penilaian PRISMA mencakup 12 indikator: Kebijakan HAM, Tenaga Kerja, Kondisi Kerja, Serikat Pekerja, Privasi, Diskriminasi, Lingkungan, Agraria dan Masyarakat Adat, CSR, Mekanisme Pengaduan, Rantai Pasok, serta Dampak HAM.
Hasilnya dikelompokkan berdasarkan skor. Rentang 0-55 masuk kategori Merah/Belum Cukup, 56-75 masuk Kuning/Cukup Sesuai, dan 76-100 masuk Hijau/Sesuai.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian HAM telah menerbitkan Surat Edaran Menteri HAM Nomor M.HA-01.HA.03.02 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Bisnis dan HAM Bagi Pelaku Usaha pada 4 Oktober 2025. Menurut kementerian, surat edaran itu menjalankan amanat Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.
Rancangan Perpres dan jadwal penerapan wajib
Mugiyanto mengatakan kementeriannya mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan HAM Pelaku Usaha. Ia mengharapkan aturan tersebut memberi perusahaan landasan yang lebih kuat, mengikat, dan operasional untuk menjalankan kewajiban menghormati HAM.
Menurut keterangan Kementerian HAM, Presiden Prabowo Subianto telah memberi izin prakarsa penyusunan Rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM melalui surat Mensesneg tertanggal 29 Januari 2026. Penyelesaiannya ditargetkan pada 2026, disusul sosialisasi masif pada 2027 dan penegakan yang wajib serta mengikat pada 2028.
Kementerian HAM menyatakan bahwa per 26 Oktober 2026, Rancangan Perpres Bisnis dan HAM sudah berada di Istana untuk ditandatangani Presiden. Kementerian juga menyebut regulasi itu sebagai salah satu persyaratan utama bagi Indonesia untuk menjadi anggota resmi OECD.
Pendaftaran PRISMA pada tahap awal masih bersifat sukarela. Kementerian HAM menjadwalkan penerapan wajib mulai 2028, disertai pengecekan langsung ke lapangan oleh kementerian.
