Delapan prioritas dipilih melalui sidang pleno
Perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil membahas persoalan HAM selama dua hari. Menurut laporan Media Indonesia, sebanyak 62 peserta mengikuti sidang pleno untuk menetapkan prioritas. Masing-masing dapat memilih paling banyak delapan isu dari usulan yang tersedia, dengan mempertimbangkan penilaian kelompok kerja serta data dan temuan Kementerian HAM.
Media Indonesia dan ANTARA melaporkan bahwa prioritas nasional yang ditetapkan mencakup hak atas standar hidup yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan, serta hak atas kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar. Empat isu lainnya ialah hak atas pembangunan, perlindungan dari risiko iklim dan bencana, hak atas pangan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pemetaan kebutuhan dan tahapan kebijakan
Kementerian HAM RI menjelaskan bahwa penyelenggaraan tahun 2026 berbeda dari tahun sebelumnya karena menggunakan siklus kebijakan yang utuh. Tahapannya dimulai dari pemetaan masalah (sensing) dan penetapan prioritas (prioritising), lalu perumusan aksi (responding) serta pengukuran target (measuring). Akuntabilitas (accountability) dan pembelajaran (learning) juga menjadi bagian dari siklus tersebut.
Dalam forum ini, kementerian meluncurkan Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa. Peta tersebut merupakan instrumen untuk menyusun kebijakan berbasis data.
Pembahasan juga menjangkau perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan teknologi neuro (neurorights), selain perubahan iklim, transisi energi, serta dinamika demografi. Menurut Kementerian HAM RI, isu-isu terkini tersebut memiliki irisan dengan HAM.
Bagian dari rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia
Menteri HAM Natalius Pigai membuka Musrenbang HAM Nasional 2026 pada 21 Oktober 2026. Kementerian HAM RI menyebut tema forum ini adalah "Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif".
Pembukaan Musrenbang sekaligus mengawali rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-78. Selain Musrenbang HAM 2026, rangkaian itu mencakup Rapat Koordinasi Penggerak Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM Tahun 2026 dan Hari Bhakti Kementerian HAM ke-2.
Hasil forum akan disampaikan kepada Presiden
Dalam keterangan pada Jumat (23/10/2026), Mugiyanto menyatakan bahwa hasil forum akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan menteri-menteri terkait lainnya. Presiden juga akan menerima laporan resmi mengenai hasil Musrenbang tersebut.
Mugiyanto menekankan bahwa hasil pembahasan tidak akan berhenti sebagai dokumen yang disimpan. "Artinya, suara yang Bapak dan Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini," katanya.
Ia memastikan seluruh masukan peserta akan dikumpulkan dan diolah untuk penyusunan rencana pembangunan bidang HAM selanjutnya. "Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai," ujar Mugiyanto.
