Pemeriksaan menentukan kelanjutan operasional SPPG
Dalam sosialisasi daring Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ dari Jakarta, Senin (2/11/2026), Ribka mengapresiasi gubernur serta bupati dan wali kota yang telah menetapkan surat keputusan pembentukan Satgas MBG. "Hari ini sudah final 100 persen," ujarnya.
Ribka menilai Satgas menjadi landasan pengawasan agar program prioritas nasional tersebut terlaksana sesuai standar. Pemeriksaan SPPG akan menilai kelayakan fasilitas, cara pengolahan makanan, kebersihan dan sanitasi, keamanan pangan, serta kesesuaian menu. CNN Indonesia dan DDTCNews melaporkan bahwa penilaian itu menggunakan 14 indikator kelayakan operasional yang disusun Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia meminta petugas bekerja secara objektif dan profesional dengan berpegang pada keadaan yang ditemukan di lapangan. Temuan pemeriksaan akan menentukan rekomendasi bagi masing-masing SPPG. "Setiap SPPG harus memperoleh rekomendasi yang jelas yaitu layak dilanjutkan, kemudian layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan," tegas Ribka.
Secara lebih terperinci, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan empat kategori hasil inspeksi, sebagaimana dilaporkan DDTCNews. SPPG yang layak boleh terus beroperasi, sedangkan yang membutuhkan perbaikan minor masih dapat melayani sambil membenahi kekurangannya. Jika diperlukan perbaikan mayor, operasional dihentikan sementara sampai kekurangan tersebut diperbaiki. SPPG yang dinilai tidak layak harus ditutup permanen. Menurut Sudaryono, pengelompokan itu ditujukan untuk memperkuat keamanan pangan dengan sikap tanpa toleransi terhadap keracunan makanan.
Dasar pembentukan dan unsur Satgas daerah
SE yang menjadi dasar pembentukan dan kerja Satgas tersebut diterbitkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dengan judul "Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah". Sebelum sosialisasi yang diikuti Ribka, Mendagri bersama Kepala BGN memimpin acara Kick-Off Sosialisasi pada Rabu, 28 Oktober 2026. Acara dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, itu menggabungkan kehadiran langsung dan daring.
Untuk keanggotaan Satgas, CNN Indonesia menyebut keterlibatan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan, serta unsur inspektorat.
Sementara itu, detikNews melaporkan permintaan Kemendagri kepada biro hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk mempercepat pembentukan atau penyesuaian SK Satgas MBG. Penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Cakupan nasional dan rencana penguatan koordinasi
Sebagai gambaran nasional, siaran pers BGN mencatat Satgas MBG sudah terbentuk di 230 daerah per 28 Oktober 2026. Saat itu, masih ada daerah lain yang perlu menyelesaikan pembentukannya. Sudaryono menjelaskan bahwa mekanisme Satgas bukan kebijakan baru, melainkan sudah ada sejak kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Sudaryono, jangkauan MBG yang meliputi lebih dari 26 ribu dapur atau SPPG di Indonesia membutuhkan koordinasi yang efektif hingga ke seluruh wilayah. Ribka juga meminta pemerintah daerah mempererat koordinasi dengan BGN agar pengawasan tidak terputus dan berjalan efektif. Dengan pengawasan tersebut, pelaksanaan MBG diharapkan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan tata kelola yang akuntabel.
Sosialisasi pada 2 November turut dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea dan jajaran pejabat Kemendagri. Sekretaris daerah serta kepala perangkat daerah dari Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua juga mengikuti kegiatan itu.
BGN berencana menempatkan personel di provinsi serta kabupaten/kota untuk menjadi mitra koordinasi gubernur, bupati, dan wali kota. Rencana tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi sekaligus mempercepat penanganan keluhan terkait MBG.
