Kebutuhan bulanan dan beban keluarga
Desakan Puan disampaikan ketika pajak pembalut, atau period tax, menjadi perbincangan di media sosial. Warga mempertanyakan pajak atas produk yang dibutuhkan perempuan setiap bulan. Meski kebijakan itu bukan hal baru, Puan menilai aspirasi yang berkembang patut menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Menurut Puan, pengeluaran untuk menstruasi ikut menentukan cara keluarga membagi anggaran rumah tangga. Karena pembalut harus dibeli berulang kali, beban yang ditanggung perempuan tidak cukup diukur dari harga satu kemasan.
"Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan," katanya.
Ia meminta pemerintah menampung aspirasi tersebut dalam kebijakan kesejahteraan, sekaligus memastikan perempuan bisa memperoleh pembalut dan produk kesehatan reproduksi yang layak dengan harga terjangkau. Bagi Puan, kesetaraan akses terhadap kebutuhan ini merupakan bagian dari keadilan gender.
Dasar pengenaan PPN dan batas pembebasan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pembalut yang dijual di Indonesia berstatus barang kena pajak. Beban PPN efektifnya saat ini 11 persen, bukan 12 persen.
Sebagaimana dijelaskan detikSumut, ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Untuk barang nonmewah, tarif PPN 12 persen diterapkan pada dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Mekanisme itulah yang menghasilkan beban efektif 11 persen.
Pembalut belum memperoleh pembebasan PPN sebagai barang kebutuhan pokok. Dalam penjelasan DJP mengenai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, jenis yang mendapat fasilitas itu mencakup beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Produk saniter menstruasi tidak tercantum di dalamnya.
Skala kebutuhan dan hambatan akses
Data Badan Pusat Statistik yang dikutip DJP menggambarkan besarnya kebutuhan produk menstruasi di Indonesia. Pada 2022, jumlah penduduk perempuan sekitar 136 juta dari total 275 juta penduduk. Sebanyak 92 juta perempuan berada dalam kategori usia yang mengalami menstruasi, sehingga sekitar 33 persen penduduk Indonesia membutuhkan produk saniter menstruasi.
Puan merujuk laporan UN Women pada 2024 mengenai perempuan yang masih kesulitan membeli atau memperoleh produk menstruasi akibat keterbatasan biaya. Peningkatan akses, penyediaan produk secara gratis, dan penghapusan pajak merupakan sejumlah cara untuk mengatasi kemiskinan menstruasi atau period poverty.
Pada tingkat global, data Bank Dunia yang dikutip DJP menyebut sekitar 500 juta perempuan tidak memiliki akses terhadap produk saniter serta fasilitas kebersihan yang memadai. Harga pembalut yang tidak murah menjadi salah satu penyebabnya.
Tarif di negara lain dan usulan subsidi
Perbandingan GoodStats Data untuk Asia Tenggara pada 2026 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pajak pembalut tertinggi kedua, dengan tarif efektif 11 persen. Filipina berada di atasnya dengan tarif standar 12 persen. Malaysia, Timor Leste, dan Brunei Darussalam membebaskan pajak sepenuhnya, sedangkan Vietnam dan Myanmar mengenakan tarif 5 persen.
Penjelasan DJP juga menunjukkan perbedaan perlakuan pajak di luar kawasan tersebut. Seluruh produk saniter menstruasi di Kanada tidak dikenai pajak. Irlandia menerapkan tarif nol untuk pembalut dan tampon, tetapi mengenakan 23 persen untuk menstrual cup.
Australia dan Korea Selatan membebaskan pajak produk menstruasi. Sementara itu, Prancis memangkas PPN dari 19,6 persen menjadi 5,5 persen, dan Jerman menerapkan tarif 5 persen.
Pengamat ekonomi Benjamin Gunawan, seperti dikutip detikSumut, menilai penghapusan PPN pembalut memiliki keuntungan sekaligus kekurangan. Ia menawarkan pilihan berupa subsidi pembalut untuk kelompok perempuan tertentu, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu, agar penerimaan negara tidak hilang sepenuhnya.
Pengalaman perempuan sebagai dasar pertimbangan
Puan meminta pemerintah mendengarkan perempuan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan tempat tinggal yang berbeda sebelum memutuskan kebijakan pajak produk menstruasi. Masukan yang perlu dihimpun, menurutnya, antara lain berasal dari pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, serta keluarga yang beberapa anggotanya mengalami menstruasi.
Penilaian keterjangkauan juga perlu mencakup seberapa sering produk dibutuhkan, total beban belanja keluarga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan itu secara berkelanjutan. Puan berharap perhatian publik terhadap pajak pembalut diikuti koordinasi lintas sektor dan langkah konkret pemerintah.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan perempuan harus mendapat tempat dalam prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah, menurut Puan, perlu menyediakan dukungan yang dapat diandalkan agar biaya tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar menstruasi.
