Dirjen SDA Luruskan Narasi Viral: Yang Ditegur Menteri PU Adalah Kepala BBWS Citarum
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen SDA Kemen PU), Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, meluruskan narasi yang beredar luas di media sosial terkait video viral yang menampilkan Menteri PU Dody Hanggodo menegur pejabat melalui sambungan telepon saat meninjau krisis irigasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 26 September 2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu, 30 September 2026, Arnold menegaskan bahwa sosok yang ditegur dalam video tersebut bukanlah dirinya, melainkan pejabat operasional di tingkat balai teknis.
Yang ditelepon dan dimarahi Pak Menteri PU itu bukan saya, tapi anak buah. Itu suaranya Kepala BBWS Citarum, bukan sayajelas Arnold.
Arnold, yang diangkat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air pada Januari 2025, menjelaskan kronologi peristiwa yang memicu reaksi tegas Menteri PU. Kejadian bermula saat Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak ke Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
Temuan di Lapangan: 1.000 Hektar Sawah Terancam Gagal Panen
Di lokasi, Menteri PU menemukan sekitar 1.000 hektar lahan persawahan warga terancam gagal panen akibat kekeringan dan tidak optimalnya pasokan air dari saluran irigasi tersier. Dari total 127.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Bekasi yang didominasi sawah, luas lahan terdampak ini meskipun kurang dari satu persen tetap signifikan mengingat Kecamatan Pebayuran memiliki populasi sekitar 120.000 jiwa dengan pertanian sebagai mata pencaharian utama.
Kondisi kekeringan yang dialami petani ini terjadi di tengah musim kering 2026 yang mencatat curah hujan di bawah rata-rata. Beberapa wilayah di Jawa melaporkan penurunan presipitasi 20-40 persen dibandingkan rata-rata historis selama periode Juni hingga September 2026, membuat keandalan sistem irigasi menjadi krusial bagi kelangsungan produksi pangan.
Respons Cepat dan Instruksi Evaluasi
Menyaksikan kondisi petani, Menteri PU segera menghubungi jajaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. BBWS Citarum bertanggung jawab mengelola sumber daya air di Daerah Aliran Sungai Citarum yang mencakup sekitar 13.000 kilometer persegi di Jawa Barat. Menteri menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdekat untuk segera turun ke lokasi guna menangani masalah pasokan air.
PPK adalah pejabat dalam instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat komitmen dan mencairkan anggaran untuk proyek tertentu serta bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaannya. Setelah kontak langsung dengan pejabat di lapangan, Menteri PU kemudian menghubungi Arnold untuk menyampaikan arahan evaluasi terhadap jajaran BBWS Citarum.
Arahan tersebut mencakup evaluasi menyeluruh terhadap jajaran BBWS Citarum, mulai dari Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), hingga PPK. Evaluasi ini bertujuan memastikan persoalan kekeringan yang dialami petani segera ditangani dan menghilangkan kesenjangan antara laporan administrasi yang diterima pusat dengan kondisi faktual di lapangan.
Konteks Tanggung Jawab Institusional
Menteri PU Dody Hanggodo, yang diangkat pada Oktober 2024 dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan latar belakang pengembangan infrastruktur dan dinas militer, menunjukkan pendekatan hands-on dalam mengawasi kinerja jajaran di bawahnya. Kementerian PU mengelola sekitar 89.000 kilometer jaringan irigasi di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 7 juta hektar lahan pertanian per 2025.
Dalam kerangka tata kelola irigasi Indonesia, saluran irigasi tersier yang melayani plot pertanian individual umumnya dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A), meskipun koordinasi dengan kantor BBWS tetap diperlukan. Struktur tanggung jawab ini menjelaskan mengapa permasalahan yang terjadi melibatkan baik pengawasan pemerintah maupun pengelolaan lokal.
Pemerintah memastikan respons cepat di lapangan menjadi prioritas utama agar pasokan air ke 1.000 hektar sawah di Pebayuran segera pulih dan aktivitas pertanian warga kembali berjalan normal. Kegagalan panen akibat kekeringan dan masalah irigasi telah berkontribusi pada kenaikan harga beras di Jawa Barat, dengan pemantauan harga regional menunjukkan tren peningkatan selama periode Agustus-September 2026, menegaskan dampak ekonomi lebih luas dari permasalahan irigasi lokal.
