Mahasiswa pertanyakan ukuran keberhasilan MBG
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Mavi Adiek Garlosa, menjelaskan bahwa mahasiswa tetap memandang pemenuhan gizi anak sebagai kebutuhan penting. Keberatan mereka tertuju pada penempatan MBG sebagai prioritas utama ketika persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan belum tertangani.
"Kami menolak MBG dijadikan prioritas kebijakan yang dipaksakan di tengah masih banyaknya persoalan mendasar. Pemenuhan gizi anak penting, tetapi tanggung jawab negara tidak boleh dipersempit menjadi sekadar membagikan makanan," kata Mavi.
Ia meminta negara mendahulukan penyediaan ruang kelas dan sanitasi yang layak, kesejahteraan guru, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Bagi Mavi, luasnya pelaksanaan program dan jumlah penerima saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan. Penilaian juga harus mencakup dampak yang dirasakan masyarakat, ketepatan belanja anggaran, dan manfaat jangka panjang.
Mavi mempertanyakan ketepatan MBG sebagai jawaban atas masalah gizi karena, menurutnya, masalah tersebut tidak terpisah dari kemiskinan, pendapatan keluarga yang rendah, akses pangan yang timpang, dan keterbatasan layanan kesehatan. Ia mendesak penguatan layanan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, jaminan pangan dengan harga terjangkau, serta pembangunan sistem pangan lokal yang kuat.
Realisasi anggaran dan penyesuaian penerima MBG
Dalam catatan Badan Gizi Nasional (BGN), MBG memiliki pagu Rp218,77 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Hingga 16 September 2026, dana yang terealisasi sebesar Rp139,77 triliun, setara 63,89% dari pagu tersebut.
Untuk jangkauan program, BGN mencatat 56,99 juta penerima manfaat per 31 Agustus 2026. Jumlah itu mencapai 76,45% dari target 74,56 juta penerima, dengan selisih yang masih tersisa sebanyak 17,56 juta penerima.
Data yang lebih baru disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Menurut keterangannya mengenai realisasi hingga 30 September 2026, belanja MBG telah mencapai Rp153,19 triliun dan melayani 57 juta orang pada periode yang sama. Suahasil juga menyebut penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. SPPG yang sudah diperbaiki dapat beroperasi kembali.
BGN juga melakukan penajaman sasaran dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG. Penyesuaian itu ditujukan agar layanan lebih terarah kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk di wilayah 3T dan daerah yang memerlukan intervensi gizi lebih tinggi.
Desakan mengusut pihak di balik tambang ilegal
Dalam isu lingkungan, Mavi mengingatkan bahwa kerusakan tidak hanya menyangkut pepohonan atau kawasan konservasi. Ia mengaitkan perlindungan lingkungan dengan sumber air, kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, serta kesehatan dan keselamatan penduduk.
Kasus yang disorotnya adalah dugaan penambangan ilegal di Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Tampa, Gunung Prabu, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Mavi mendesak aparat tidak berhenti pada pekerja lapangan, tetapi juga mengusut pemberi perintah, pemodal, penampung, dan pihak yang menikmati keuntungan.
Menurut keterangan Kementerian Kehutanan, dugaan pengangkutan material tambang ilegal dari kawasan tersebut diungkap bersama BKSDA NTB, TNI AD, DLHK Provinsi NTB, dan Korwas PPNS Polda NTB. Operasi pada Senin dini hari, 13 Juli 2026, mengamankan delapan orang beserta 157 karung batu yang diduga mengandung emas, satu truk jungkit, dan satu kendaraan pikap.
Material itu diduga dibawa menggunakan perahu kayu melalui jalur laut sebelum dialihkan ke kendaraan darat. Kementerian Kehutanan menyatakan penyidikan juga diarahkan untuk menelusuri pihak yang memberi perintah, membiayai, menampung, dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Dasar hukum yang didalami penyidik ialah Pasal 90 ayat (1) juncto Pasal 17 ayat (1) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP). Dugaan pelanggaran itu memiliki ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI atau Rp2 miliar.
Selain pengusutan para pihak yang terlibat, Mavi meminta pemerintah menjalankan pengawasan secara konsisten dan memulihkan kawasan yang rusak. Ia juga menuntut agar perkembangan penanganan hukum dibuka kepada publik secara transparan.
