Sanksi disiapkan bagi usaha yang belum patuh
Dalam Temu Wirasa Bank Indonesia Bali di Denpasar, Jumat (23/10/2026), Koster mengatakan peringatan akan dimulai dalam waktu dekat melalui SP1, SP2, dan SP3. "Kalau sampai dia tidak mau menggunakan (produk lokal), tinjau izinnya," ujarnya.
Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Menurut Koster, belum semua pelaku usaha hotel dan restoran menjalankannya. Ia tidak merinci jumlah hotel, restoran, atau kafe yang akan dikenai sanksi.
Kewajiban penggunaan produk dan pembelian dari petani
Pergub 99/2018 menetapkan porsi minimum penggunaan produk lokal bagi hotel, restoran, dan katering berdasarkan volume kebutuhan. Batasnya 30 persen untuk produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan; 10 persen untuk kebutuhan industri pengolahan daging; serta 20 persen untuk produk industri lokal Bali.
Untuk toko swalayan dan pasar modern, ketentuannya berupa kewajiban memasarkan produk pertanian sedikitnya 60 persen dari jumlah produk yang dipasarkan. Porsi minimum bagi produk perikanan dan industri lokal Bali masing-masing 20 persen.
Aturan tersebut juga mengatur harga pembelian produk pertanian lokal oleh hotel, restoran, katering, dan toko swalayan dari petani, kelompok tani, subak, serta pelaku usaha tani. Harga yang dibayarkan wajib setidaknya 20 persen di atas biaya produksi. Pembelian langsung dari petani, subak, kelompok tani, atau kelompok usaha produktif harus dibayar tunai.
Koster sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 5774 Tahun 2019 untuk mengoptimalkan pelaksanaan pergub. Surat itu mewajibkan hotel, restoran, pasar modern, dan swalayan mengutamakan produk lokal, dengan sasaran antara lain bupati dan wali kota se-Bali, PHRI Bali, APRINDO, serta asosiasi katering.
Pariwisata sebagai pasar produk Bali
Koster melihat kebutuhan wisatawan sebagai pasar yang sudah tersedia bagi produsen Bali. Ia menyebut beras, telur, buah-buahan, sayuran, daging, minuman, dan garam sebagai produk unggulan yang dihasilkan di daerah tersebut.
Pada 2025, menurut catatan yang disampaikan Koster, Bali menerima 7.050.000 wisatawan asing dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik, atau total sekitar 16,3 juta orang. Jumlah itu belum mencakup penduduk Bali. "Ini pasar yang sudah ada. Ini kan orang, butuh makan," katanya.
ANTARA melaporkan bahwa angka 7.050.000 wisatawan mancanegara tersebut merupakan kedatangan melalui jalur udara, belum termasuk penumpang kapal pesiar. Capaian itu menjadi yang tertinggi, melampaui 6,28 juta orang pada 2019.
Dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Koster menyebut pariwisata menggerakkan 66 persen ekonomi Bali. Ia menilai pembelian produk lokal oleh hotel, restoran, dan kafe dapat menggerakkan usaha petani hingga pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor untuk barang yang sudah diproduksi di Bali.
Koster mengaitkan kebijakan itu dengan ajaran Trisakti Bung Karno. "Saya betul-betul menerapkan ajaran Trisakti Bung Karno, terutama berdikari ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi dan kondisi produsen lokal
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah hingga 5,9 persen pada 2026, lebih tinggi daripada realisasi 2025 sebesar 5,82 persen. Data BPS Bali menunjukkan pertumbuhan 5,58 persen pada triwulan I-2026 dan 5,78 persen pada triwulan II-2026. Inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran 1,5-3,5 persen.
Sementara itu, Kajian Fiskal Provinsi Bali terbitan DJPb Kanwil Bali mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) turun dari 104,94 pada Maret 2026 menjadi 104,47 pada Juni 2026. Pada Juni, NTP nasional mencapai 127,65, sehingga selisihnya dengan Bali sekitar 23,18 poin.
Untuk nelayan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Bali pada Maret 2026 tercatat 104,36. Ini merupakan pertama kalinya NTN Bali kembali melampaui angka 100 sejak November 2023.
DPRD menyiapkan perluasan aturan melalui perda
Komisi II DPRD Bali tengah memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hasil Bumi dan Produk Lokal Bali. Rancangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengaturan dalam Pergub 99/2018 menjadi perda dengan cakupan lebih luas.
Salah satu gagasan yang disiapkan ialah kewajiban bagi hotel dan restoran untuk menyerap hasil bumi serta produk lokal secara bertahap, dengan persentase minimum 40 persen hingga 80 persen. Rencana itu disertai usulan pembentukan BUMD pangan dan satuan tugas penegakan. Penyusunan ranperda ditargetkan selesai pada 2026.
