Fahri Hamzah Kritik DTSEN: Kelompok Kaya Masih Bisa Akses Rumah Subsidi
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengkritisi kelemahan dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk program perumahan bersubsidi. Menurutnya, sistem data ini belum efektif memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Dalam pidatonya pada Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026), Fahri menyoroti pengelompokan masyarakat berdasarkan desil dalam DTSEN. Ia mempertanyakan mengapa kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi masih dapat mengakses skema subsidi perumahan.
Kalau kita punya data yang sama, kebijakan kita akan sama. Tapi kalau datanya berbeda-beda, kita akan terus mengalami masalah.
Fahri menekankan pentingnya basis data tunggal yang konsisten untuk seluruh kebijakan pemerintah.
Sistem Desil dalam DTSEN
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan. Desil 1 mewakili kelompok dengan kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok dengan kesejahteraan paling tinggi.
Namun, desil bukan ukuran absolut kemiskinan atau angka nominal pendapatan. Penentuan desil menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi, termasuk kondisi perumahan, sumber air minum, energi untuk memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.
Karena kompleksitas indikator tersebut, posisi seseorang dalam desil tidak dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai angka pendapatan tertentu. Fahri menilai pemanfaatan data ini dalam kebijakan perumahan harus diperiksa secara cermat agar subsidi tidak salah sasaran.
Prioritas Program Rumah Subsidi
Dalam kebijakan perumahan pemerintah saat ini, kelompok penerima bantuan seharusnya diarahkan kepada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah. Kementerian PKP sebelumnya menyatakan usulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah daerah mengacu pada DTSEN, khususnya untuk masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 4.
Persoalan integrasi data telah lama menjadi tantangan bagi pemerintah. Selama ini, berbagai program menggunakan basis data yang berbeda-beda, menyebabkan inkonsistensi dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi.
Fahri menegaskan bahwa subsidi perumahan harus benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi prioritas. Ia mendesak perbaikan sistem data agar program bantuan pemerintah tidak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan.
