Dugaan pemerasan melalui pengurusan dokumen
Menurut dakwaan, pemohon dipersulit dalam mengurus dokumen keimigrasian. Proses penerbitan dokumen diduga diperlambat, bahkan dokumen tidak diterbitkan. Layanan yang disebut dalam dakwaan mencakup Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan Administrasi Alih Status (ALTUS).
Silmy didakwa melakukan perbuatan itu bersama enam orang lain di lingkungan Ditjen Imigrasi. Bagian yang diduga diterima Silmy dari hasil pemerasan sebesar Rp1,2 miliar, sedangkan Gusti Bernardiansyah alias Obin, mantan staf Subdirektorat Izin Tinggal, disebut menerima bagian terbesar, yakni Rp50,97 miliar.
Terdakwa lainnya adalah Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, yang diduga menerima Rp2,88 miliar; Bagus Bramantyo sebesar Rp4,25 miliar; serta Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS, sebesar Rp16,31 miliar.
Dua nama lain yang turut didakwa ialah Saffar Muhammad Godam, Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, dan Jaya Saputra, mantan Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat. Bagian yang diduga diterima keduanya masing-masing Rp500 juta dan Rp6,53 miliar.
Gratifikasi berupa setoran tunai dan saham
Sebagaimana dilaporkan ANTARA News Yogyakarta dan Media Indonesia, jaksa penuntut umum KPK Achmad Husin Madya membacakan dakwaan tersebut. Ia menyebut Silmy diduga menerima gratifikasi ketika menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 2023-2024 serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 2024-2026.
Dari total gratifikasi Rp33,94 miliar, jaksa merinci Rp2,56 miliar berupa uang tunai. Sisanya berupa kepemilikan saham senilai Rp31,38 miliar pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy.
Dakwaan menyebut uang tunai masuk melalui dua tahap setoran berketerangan "Dana Operasional Wakil Menteri IMIPAS". Setoran pertama sebesar Rp960 juta dilakukan pada 19 Agustus 2025. Tahap berikutnya berjumlah Rp1,6 miliar, yang disetorkan secara bertahap sebesar Rp160 juta per bulan selama 25 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026.
Adapun pembelian saham atas nama Silmy berlangsung sejak 1 Agustus 2023 sampai 11 September 2025. Menurut jaksa, dana untuk pembelian saham pada beberapa perusahaan sekuritas itu patut diduga berasal dari pihak lain.
Dasar hukum dakwaan
Jaksa menjerat Silmy dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.
