Aliran uang hingga dugaan setoran jabatan
Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Budi menjelaskan bahwa pengetahuan Nusron mengenai perkara itu berkaitan dengan proses setelah operasi tangkap tangan (OTT). KPK kemudian memulai penyidikan dan mengumumkan tersangka, termasuk orang kepercayaan menteri, seorang direktur jenderal, serta pihak swasta yang diduga menyuap untuk membuka blokir lahan dan mengurus Hak Guna Bangunan (HGB).
Empat orang kepercayaan Nusron yang berstatus tersangka ialah Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF). Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan sejauh mana Nusron mengetahui dugaan penerimaan uang oleh mereka, kaitan penerimaan tersebut, serta peruntukannya.
Penyidik juga meminta penjelasan tentang kewenangan Nusron dalam sertifikasi tanah dan pengurusan HGB. Menurut Budi, kewenangan terkait sertifikasi itu terbagi atau didistribusikan kepada sejumlah pihak.
Kewenangan menteri untuk menempatkan pejabat turut ditelusuri. Pertanyaan ini berkaitan dengan dugaan setoran jabatan maupun setoran rutin di Kementerian ATR/BPN, termasuk dari tingkat Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga jenjang di atasnya.
Budi menyebut penyidikan perkara di kementerian tersebut mencakup dua klaster: dugaan suap serta dugaan penerimaan lain atau gratifikasi.
Datang atas inisiatif sendiri setelah dua kali tidak hadir
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Nusron datang pada 4 November atas inisiatif sendiri. KPK belum menetapkan jadwal pemeriksaan untuknya pada hari itu.
Sebelumnya, Nusron dipanggil sebagai saksi pada 7 Oktober 2026, tetapi tidak hadir dengan alasan kegiatan di kementerian. Ia juga tidak memenuhi jadwal pengganti pada 15 Oktober 2026 karena perjalanan dinas ke luar negeri.
Saat panggilan kedua itu, Nusron disebut berada di Malaysia dan Singapura. KPK menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP yang baru, pencegahan ke luar negeri hanya dapat dikenakan kepada tersangka. Nusron masih berstatus saksi sehingga, menurut KPK, ia tidak dapat dicegah bepergian ke luar negeri.
Seusai pemeriksaan, Nusron hanya menanggapi tudingan bahwa perjalanan dinas tersebut merupakan cara menghindari pemeriksaan. Ia menyatakan perjalanan dinas seorang menteri ke luar kota, terlebih ke luar negeri, memiliki surat izin dari Kementerian Sekretariat Negara. Ia menegaskan, "kami tidak mengada-ada, titik."
Nusron meninggalkan ruang pemeriksaan dengan pengawalan sejumlah orang berpakaian dinas lapangan (PDL) cokelat. Para pengawal diduga berusaha menghalangi dan mendorong jurnalis yang mengajukan pertanyaan, termasuk mengenai empat orang kepercayaannya. Nusron tidak memberikan jawaban lagi hingga masuk ke mobil.
Blokir lahan Summarecon dan permintaan fee
Perkara ini berkaitan dengan perpanjangan serta pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan kelolaan PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Lahan tersebut sempat disengketakan dan diblokir.
Sebagian lahan menjadi objek sengketa antara Summarecon dan ahli waris pemilik tanah pemegang SHM. Sengketa itu sempat masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, menyangkut penerbitan sembilan HGB atas nama Summarecon oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor. Ahli waris kemudian meminta pemblokiran sertifikat HGB Summarecon.
KPK menduga perantara dan orang kepercayaan Nusron meminta fee Rp1,5 miliar agar blokir dibuka dan proses penerbitan sertifikat bisa berlanjut. Dalam rincian yang diungkap KPK, Sontang Coin Manurung menyampaikan permintaan melalui Erwin dengan kode "dua", yang diduga berarti Rp2 miliar.
Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena diduga masih ada pihak lain yang akan memperoleh "fee broker". Menurut KPK, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon menyerahkan uang Rp1,5 miliar melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi pada 27 Agustus 2026. Dari uang tersebut, Erwin kemudian memberikan Rp200 juta kepada Sontang sebagai fee pembukaan blokir.
Delapan tersangka dan kelanjutan pemeriksaan
OTT yang mengungkap perkara ini berlangsung pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang serta menyita uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing dengan nilai Rp106,3 miliar.
Selain empat orang kepercayaan Nusron, KPK menetapkan empat tersangka lain: Lampri (LMP), Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon; serta Rizal Pahlevi (LEV) dari pihak swasta.
Masa penahanan awal kedelapan tersangka berlangsung selama 20 hari, yakni 15 September hingga 4 Oktober 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga memanggil Nanik Widjaja, Direktur Corporate Service/Human Resources and Development PT Summarecon Agung Tbk. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 3 November 2026.
KPK menyatakan pemeriksaan Nusron pada 4 November merupakan yang pertama terhadapnya. Penyidik masih menganalisis keterangan para saksi bersama alat bukti yang telah diperoleh. Setelah analisis itu, KPK membuka kemungkinan memanggil dan memeriksa Nusron kembali.
