Perintah mengambil uang dan menghubungkan pengusaha
Menurut laporan Kompas.com, Roy memberikan kesaksian di Ruang Candra di hadapan majelis hakim yang dipimpin Cokia Ana Pontia Oppusunggu. Ia membenarkan perintah pengambilan uang dari Aris, tetapi tidak menjelaskan seluruh transaksi yang berkaitan dengan dugaan pungli tersebut.
"Kalau saya disuruh mengambil, iya. Disuruh mengambil aja," kata Roy.
Jaksa kemudian menelusuri awal keterlibatan Roy dengan membacakan berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam dokumen itu, Aris disebut meminta bantuan Roy untuk mengurus pertambangan tidak lama setelah menjadi kepala dinas. Pembacaan BAP juga menyinggung percakapan mereka pada 2024 mengenai keterbatasan anggaran dinas dan besarnya peluang finansial di sana.
"Kamu bantu saya urus tambang di sini," ujar jaksa saat membacakan keterangan Roy dalam BAP.
Roy mengonfirmasi keterangan tersebut. Ia juga mengakui kerap diminta menghubungkan Aris dengan pengusaha yang ingin mempercepat penerbitan sertifikat perizinan.
Penarikan Rp1,5 miliar dan penyerahan kunci hotel
Pemeriksaan Roy turut mencakup rekening BCA miliknya yang diduga menampung uang untuk memperlancar perizinan. Rekap rekening itu menunjukkan 11 kali penarikan sepanjang Oktober sampai Desember 2024, dengan nilai keseluruhan Rp1,5 miliar.
"Dari mananya uang itu masuk, saya tidak tahu yang mulia, karena uang yang dikirim itu melalui mesin ATM setor tunai ke rekening," ujar Roy kepada majelis hakim.
Selain transaksi rekening, Roy memberikan keterangan mengenai pemotongan atau cashback pada setiap paket pekerjaan yang diterimanya dari Aris.
Ia juga menguraikan pertemuan di kafe bersama Aris dan seorang pemohon izin bernama Michael. Saat itu, Michael menyerahkan kunci kamar hotel. Kamar tersebut menjadi lokasi penyerahan uang untuk kelancaran pengurusan izin.
Dakwaan terhadap Aris dan pejabat lainnya
Aris didakwa menerima sekitar Rp4,09 miliar dari pungli perizinan. Berdasarkan laporan Bisnis.com Surabaya mengenai dakwaan yang dibacakan pada 14 Oktober 2026, jaksa menyebut uang itu mengalir melalui sejumlah pihak: sekitar Rp1,5 miliar melalui Ony Setiawan, lebih dari Rp1,6 miliar melalui Dewi Kurniawati, Rp400 juta melalui Hermawan atau PT Sinergi Kanda, serta Rp445 juta melalui Ertika Dinawati.
Dua pejabat Dinas ESDM Jatim lainnya, yakni Ketua Tim Pengusahaan Air Tanah Hermawan dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati, juga menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Perkara keduanya ditangani dalam berkas terpisah.
Sementara itu, proses hukum terhadap Kepala Bidang Pertambangan Ony Setiawan dihentikan. Ony sebelumnya berstatus tersangka, tetapi meninggal dunia dalam tahanan.
Ertika ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 29 Juli 2026. Mengutip CNN Indonesia, penyidik menduga ia memerintahkan bawahannya menarik pungli dari 217 pemohon izin dengan jumlah Rp1.336.683.000. Ia juga diduga memungut sendiri Rp145.000.000 dari empat pemohon izin tanpa sepengetahuan kepala dinas.
Penangkapan, penyitaan, dan pengembangan penyidikan
Penanganan perkara ini mencakup penangkapan Aris oleh tim Pidana Khusus Kejati Jatim di Bandara Juanda, Surabaya, pada April 2026. Menurut detikJatim, Aris saat itu baru kembali dari Jakarta setelah mengambil surat keputusan jabatan fungsional Penyelidik Bumi Ahli Utama.
Pada bulan yang sama, ketika menetapkan tiga tersangka, penyidik menyita uang tunai dan saldo rekening dengan nilai total sekitar Rp2,3 miliar. Aset yang diduga berasal dari pungli perizinan itu meliputi sekitar Rp1,9 miliar uang tunai serta saldo rekening terkait sejumlah kartu ATM senilai Rp465 juta.
Penyidikan juga dikembangkan ke masa kepemimpinan kepala dinas sebelumnya. VIVA Jatim melaporkan bahwa Kejati Jatim menelusuri dugaan aliran Rp687.500.000 kepada NK, yang menjabat pada 2021-2024. Jumlah itu disebut terdiri atas Rp552.500.000 dari almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan Rp135.000.000 dari tersangka ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
Untuk memeriksa banyaknya saksi yang akan dihadirkan, majelis hakim menetapkan jadwal persidangan tiga kali setiap pekan: Senin, Rabu, dan Jumat.
