Ponsel berisi percakapan turut disita
Menurut laporan ANTARA News, penggeledahan berlangsung sejak Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga Jumat pukul 03.00 WIB. Kantor IPPS berada di lantai 11 Menara Batavia, Jalan KH Mas Mansyur Kavling 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan atas perintah Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dalam keterangannya yang dikutip iNews.id pada Minggu, 1 November 2026, dasar tindakan itu adalah surat perintah Nomor PRIN-76/F.2/Fd.2/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026 juncto Nomor PRIN-435/F.2/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.
Barang yang disita mencakup dokumen, ponsel, dan perangkat elektronik lain. Pada ponsel tersebut, penyidik menemukan data percakapan yang diduga terkait dengan perkara. Anang juga menyampaikan bahwa penyegelan mencakup kantor IPPS dan pintu lemari yang mengarah ke ruang tersembunyi.
Dugaan manipulasi ekspor dan transaksi afiliasi
Penyidikan menyoroti perubahan produk ekspor dari dissolving pulp menjadi bleached hardwood kraft pulp yang nilainya lebih rendah. Pada penjualan dalam negeri, TPL diduga menjalankan transfer pricing atau penetapan harga melalui pelaporan transaksi yang tidak sebagaimana mestinya.
ANTARA News melaporkan bahwa dalam konstruksi perkara periode 2008-2025, ekspor pulp TPL ditujukan kepada perusahaan afiliasinya, DP Macao Marketing International Ltd (DP MMI). Sementara itu, penjualan lokal dilakukan kepada afiliasi lain, Asia Pacific Rayon (APR).
Kejagung menyebut penurunan pendapatan negara akibat manipulasi ekspor mencapai sekitar Rp2 triliun. Angka kerugian keuangan negara tersebut masih merupakan perkiraan sementara hasil penyidikan; nilai resminya menunggu perhitungan tim auditor.
Sebagai upaya penyelamatan kerugian keuangan negara, penyidik telah menyetorkan dana Rp500.000.000 dari Direktorat Jenderal Pajak ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
TPL bergerak dalam industri pengolahan bubur kertas atau pulp dan perhutanan. Menurut CNBC Indonesia, perusahaan ini semula bernama PT IIU, yang didirikan melalui Akta Pendirian Nomor 329 tanggal 29 April 1983. Nama perusahaan kemudian berubah menjadi PT TPL Tbk berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 20 Februari 2001.
Direktur TPL dan dua pegawai pajak menjadi tersangka
Selain menetapkan TPL sebagai tersangka korporasi, penyidik telah menetapkan Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL berinisial AL sebagai tersangka. CNBC Indonesia dan Liputan6 menyebut AL adalah Anwar Lawden. Penetapannya tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor TAP-55/F.2/Fd.2/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.
Sebelum menetapkan Anwar sebagai tersangka, penyidik memeriksa 116 saksi dan memperoleh keterangan ahli hukum pidana, ahli keuangan negara, serta ahli industri selulosa dan pulp. Penyidik juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik dengan persetujuan pengadilan negeri.
Anwar ditangkap di Medan, Sumatera Utara, pada 15 Oktober 2026 setelah tidak memenuhi panggilan penyidik. Ia kemudian ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk masa 20 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026.
Dua tersangka lainnya, BP dan SR, merupakan aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak. Hukumonline melaporkan bahwa BP menjadi supervisor pemeriksaan pajak TPL untuk tahun 2020 dan 2021, sedangkan SR menjalankan peran tersebut pada 2022. Keduanya diduga tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai program audit serta menerima sejumlah uang dari TPL. Para tersangka dijerat atas dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
Pasal yang dikenakan kepada Anwar Lawden
Menurut Liputan6 dan CNBC Indonesia, dakwaan primair terhadap Anwar menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun dakwaan subsidairnya menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
