Lima saksi dijadwalkan ulang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemanggilan Jaro Ade merupakan bagian dari penjadwalan ulang pemeriksaan sejumlah saksi. Beritasatu.com melaporkan bahwa Jaro Ade dan sejumlah pejabat Pemkab Bogor sebelumnya dijadwalkan diperiksa pada Selasa (27/10/2026), tetapi tidak hadir karena memiliki agenda lain.
Empat saksi lain yang dipanggil ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika; Inspektur Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman, yang memimpin Bappenda pada 2022-2025; Sesilia Windy Gloriana, staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor; serta Gilang Windu, ADC Bupati Bogor.
Sehari sebelum jadwal pemeriksaan tersebut, Kamis (29/10/2026), KPK telah meminta keterangan Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai saksi. Menurut Beritasatu.com, penyidik memeriksanya di Markas Polres Bogor, bukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Keterangan Rudy digali terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi. Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatannya dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor.
Uang dan dokumen disita, tersangka belum ditetapkan
Dalam penanganan perkara Bogor, KPK telah menyita Rp1,5 miliar. Menurut laporan Beritasatu.com, uang tersebut diduga terkait penerimaan penyelenggara negara yang berasal dari pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor.
Penyidik sebelumnya mendatangi kantor Bappenda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor untuk melakukan penggeledahan pada Kamis (27/8/2026). Mereka menyita dokumen terkait dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Pada Jumat (28/8/2026), penggeledahan dilakukan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mencari bukti dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di dinas itu. Sejumlah dokumen pengadaan disita.
Kepala Bappenda Adi Mulyadi dan Kepala BKPSDM Yunita Mustika Putri kemudian diperiksa pada Senin (31/8/2026). Pemeriksaan keduanya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.
Beritasatu.com melaporkan bahwa penyidikan masih memakai surat perintah penyidikan atau sprindik umum. KPK belum menetapkan tersangka dan masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Ketentuan insentif pajak dan retribusi
Upah pungut merupakan sebutan untuk insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana dilaporkan detikJabar, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mengatur insentif ini sebagai tambahan penghasilan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
Untuk pemerintah kabupaten/kota, batas insentifnya adalah 5 persen dari rencana penerimaan setiap jenis pajak dan retribusi pada tahun anggaran bersangkutan.
Di Bogor, ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2025. Bupati Rudy Susmanto menetapkannya pada 4 Maret 2025, sedangkan Sekda Ajat Rochmat Jatnika mengundangkannya pada tanggal yang sama.
Di tengah penyidikan KPK, Ajat pernah menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bogor telah menerima insentif pemungutan pajak atau upah pungut. Dalam pernyataannya di kawasan Pemkab Bogor pada Sabtu (22/8/2026) malam, ia menyebut pemberian tersebut bersifat resmi, menurut laporan detikJabar.
