Pemeriksaan saksi di Jakarta
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Nur Azmi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Catatan kehadiran KPK hingga pukul 16.26 WIB menunjukkan Nur Azmi, yang berinisial NAW, datang memenuhi panggilan pada pukul 09.11 WIB.
Dua hari sebelumnya, pada 20 Oktober 2026, KPK memanggil Direktur Utama PDAM Tirta Mulya Pemalang Budi Harsudiyono Setyo Aji dan Direktur Utama PT Tirta Utama Jawa Tengah Aji Setya Budi sebagai saksi. Berdasarkan laporan iNews.id, keduanya diperiksa di gedung yang sama. KPK belum menjelaskan materi pemeriksaan kedua pimpinan perusahaan daerah tersebut.
Penggeledahan pada Agustus dan Oktober
Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga mengumpulkan bukti melalui penggeledahan. Pada 6-8 Oktober 2026, penyidik menggeledah ruangan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang serta dua rumah aparatur sipil negara Pemkab Pemalang. Menurut ANTARA News, dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan ditelaah untuk memperjelas keseluruhan konstruksi perkara.
Penggeledahan sebelumnya berlangsung pada 5-8 Agustus 2026 di 15 lokasi di Jawa Tengah. Detak.co melaporkan lokasi tersebut mencakup 10 rumah di Pemalang, dua di Tegal, dua di Pekalongan, dan satu di Semarang. Barang yang disita meliputi dokumen proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang, ponsel, berkas digital, serta rekaman CCTV sebuah hotel di Magelang.
Empat tersangka dalam dua klaster
Anom termasuk orang yang ditangkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juli 2026. Dua hari kemudian, KPK mengumumkan hasil operasi itu dengan menetapkan empat tersangka. Penyidik membagi dugaan pemerasan tersebut ke dalam dua klaster: pemerasan oleh Anom dan pemerasan terhadap Anom.
Dalam klaster pertama, Anom ditetapkan sebagai tersangka bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris. Menurut dugaan KPK, Anom meminta uang untuk kepentingan pribadi dari sejumlah perangkat daerah Pemkab Pemalang dan pihak swasta melalui Haris. Uang yang diduga dihimpun Haris mencapai Rp1,98 miliar.
Dua tersangka pada klaster lainnya adalah Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Setya merupakan anggota Polri yang diperbantukan di KPK sebagai staf administrasi. KPK menduga ia menyampaikan informasi mengenai administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Berbekal informasi itu, Lilik diduga meminta uang kepada Anom dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.
Menurut Kompas.id, masa penahanan pertama keempat tersangka berlangsung selama 20 hari, dari 30 Juli hingga 18 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk Anom dan Haris, pasal yang disangkakan ialah Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Lilik dan Setya disangkakan Pasal 12 huruf e dalam undang-undang tersebut.
Proses etik terhadap Setya
Selain menjadi tersangka pidana, Setya Budi Dias, yang disebut dengan inisial DIS oleh Dewan Pengawas KPK, diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik. Dewas KPK menyatakan pemeriksaan di Kantor Dewas KPK itu dimulai pada 18 Agustus 2026.
Agenda pemeriksaan mencakup permintaan keterangan kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Pimpinan KPK pada 18 Agustus, Lilik Budi Suprianto pada 19 Agustus, dan DIS pada 20 Agustus. Dewas menegaskan bahwa proses etik tersebut terpisah dari penyidikan pidana oleh KPK.
Pergantian sementara kepala daerah dan tanggapan di Jawa Tengah
Setelah Anom berstatus tersangka, Wakil Bupati Pemalang Nurkholes ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Kompas.id melaporkan bahwa penunjukan itu disahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno pada 31 Juli 2026.
Laporan yang sama menyebut Anom sebagai kader Golkar kedua yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, setelah Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq pada Maret 2026. Ketua DPD Golkar Jateng Mohammad Saleh menilai perkara ini menjadi bahan introspeksi. Ia berencana mengusulkan kepada DPP Golkar agar seluruh kepala daerah dari partai tersebut mendapat arahan dan pembekalan khusus.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida menilai kasus Anom sudah dapat diprediksi, merujuk pada berulangnya aduan masyarakat mengenai mutu pelayanan publik dan dugaan malaadministrasi di Pemalang. Salah satunya adalah laporan pada awal 2026 mengenai dugaan malaadministrasi dalam pengangkatan dewan pengawas RSUD Pemalang. Dalam laporan itu, Anom disebut menunjuk istrinya sebagai salah satu anggota.
