Dari penelaahan kasus hingga laporan pemeriksaan
Dalam keterangannya kepada jaksa, Ramadhani menyebut dua aturan yang menjadi pedoman pemeriksaan: Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara serta Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli.
Proses dimulai dengan praperencanaan. Auditor mempelajari konstruksi perkara beserta bukti dari instansi berwenang untuk menilai apakah kasus tersebut berada dalam lingkup keuangan negara dan apakah bukti mendukung konstruksi kasusnya. Analisis ini juga menjadi dasar untuk menerima atau menolak penghitungan kerugian negara.
Jika masuk ke tahap perencanaan, auditor menyiapkan petunjuk pelaksanaan, surat tugas pemeriksaan, dan program pemeriksaan. Setelah itu, pada tahap pelaksanaan, auditor menelaah lebih jauh konstruksi perkara, mengevaluasi bukti yang ada, dan mencari bukti tambahan. Dari pekerjaan tersebut, auditor menyusun konsep simpulan mengenai penyimpangan serta nilai kerugian negara.
Tahap keempat adalah pelaporan. "Di pelaporan di sini kita akan menyusun konsep hasil pemeriksaan, finalisasi, dan output-nya adalah laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara," ujar Ramadhani.
Empat terdakwa dan persoalan pembagian kuota
Sidang itu menghadirkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, sebagai terdakwa. Dua terdakwa lainnya ialah Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
Mengenai pembagian kuota, Beritasatu.com melaporkan penjelasan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bahwa 20.000 kuota haji tambahan pada 2024 dibagi sama besar: 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Menurut Asep, ketentuan yang berlaku justru mengatur porsi 92% bagi haji reguler dan 8% bagi haji khusus.
Asep menyatakan kebijakan itu mengalihkan sekitar 42% atau sekitar 8.400 kursi dari jatah jemaah haji reguler ke haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). KPK juga menegaskan bahwa Arab Saudi memberikan kuota tambahan tersebut kepada pemerintah Indonesia melalui mekanisme antarnegara atau G to G, bukan kepada perseorangan maupun perusahaan perjalanan.
Rincian kerugian dan pihak yang disebut dalam dakwaan
Jaksa mendakwa Yaqut melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41, atau sekitar Rp622 miliar, bersama Asrul, Gus Alex, dan Ismail. Berdasarkan laporan Tempo.co mengenai dakwaan yang dibacakan JPU KPK pada 11 Agustus 2026, nilai sekitar Rp622,09 miliar itu terdiri atas tiga komponen.
Komponen terbesar, Rp438,22 miliar, merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran PIHK untuk penyelenggaraan haji 2024 bagi jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat. Komponen berikutnya adalah penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 senilai Rp39,95 miliar. Sementara itu, Rp143,92 miliar berasal dari biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 bagi jemaah yang seharusnya tidak berhak berangkat.
Tempo.co juga melaporkan bahwa dakwaan menyebut Yaqut sebagai salah satu pihak yang diperkaya, dengan nilai US$271.500 atau setara Rp4,83 miliar menggunakan kurs Rp17.800 per dolar AS. Untuk Gus Alex, jaksa menyebut US$5,23 juta atau Rp93,09 miliar, serta Rp330 juta. Selain keduanya, jaksa menyebut 313 korporasi PIHK diperkaya senilai Rp478,17 miliar.
Yaqut didakwa dengan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c KUHP atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
