Penyiapan tenaga STEM dan pembagian tugas riset
Supratman menyoroti proporsi lulusan perguruan tinggi Indonesia di bidang sains, teknologi, teknik/rekayasa, dan matematika (STEM) yang baru sekitar 22 persen. Sebagai perbandingan, ia menyebut proporsi lulusan STEM di Malaysia mencapai 40–43 persen, sementara di Singapura sebanyak 36 persen mahasiswa mengambil bidang tersebut.
Menurut dia, penguatan ekosistem sains dan teknologi perlu mencakup hulu hingga hilir. Kerja sama 35 kementerian/lembaga yang direncanakan pemerintah akan mencakup pembagian tugas riset dasar, riset aplikasi, dan riset pengembangan. Ia menekankan perlunya pembagian yang jelas agar kegiatan riset tidak terkonsentrasi di berbagai lembaga riset.
Dalam pembagian yang diharapkannya, perguruan tinggi tetap mengutamakan riset dasar, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berfokus pada riset aplikasi, dan industri menjalankan riset pengembangan.
Di sektor usaha, Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menyoroti masih rendahnya investasi riset dan pengembangan. Menurut dia, belum sampai 50 persen perusahaan memiliki fasilitas riset dan pengembangan (R&D) sendiri. Untuk pengembangan teknologi, 51 persen perusahaan bekerja secara mandiri, 21 persen menggandeng industri lain, dan 19 persen bermitra dengan BRIN. Adapun perusahaan yang memperoleh teknologi lewat pembelian atau lisensi paten baru sekitar 6 persen.
Pemanfaatan paten masih terbatas
Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 diselenggarakan Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 3–5 November 2026 di Jakarta Convention Center. Forum bisnis paten pertama di Indonesia ini mengusung tema "Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan".
Lebih dari 3.000 peserta menghadiri forum tersebut, mencakup unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, investor, lembaga keuangan, UMKM, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar pada 3 November 2026 memperkirakan komersialisasi atau hilirisasi paten nasional masih di bawah 5 persen. Menurut dia, capaian itu jauh di bawah negara maju yang sudah melampaui 30 persen. Sementara itu, data DJKI untuk periode 2016–2025 menunjukkan bahwa pemohon dalam negeri menyumbang 34,56 persen dari seluruh permohonan paten.
Sebelumnya, dalam acara di Universitas Airlangga, Surabaya, pada 17 September 2026, Supratman menyebut Indonesia menguasai sekitar 25 persen pangsa paten ASEAN. Namun, menurut dia, pemanfaatan paten tersebut baru memberikan kontribusi ekonomi sekitar 0,08 persen.
Alokasi pembiayaan KI melalui KUR
Untuk kegiatan berbasis kekayaan intelektual (KI), Supratman menyebut pemerintah telah menyediakan alokasi sekitar Rp10 triliun pada 2026. Dukungan itu mencakup pembiayaan bagi inventor atau penemu dan lembaga riset. Ia meminta para inventor serta lembaga penelitian dan riset yang kekurangan dana memanfaatkan kesempatan tersebut pada tahun ini.
"Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Supratman.
Alokasi Rp10 triliun tersebut disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan sertifikat KI digunakan sebagai agunan tambahan. Skema ini sejalan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026. Menurut Hermansyah, sasaran pembiayaannya berada pada rentang di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta.
Rencana induk disiapkan sebagai panduan
Supratman mengatakan rancangan ekosistem tersebut dituangkan dalam Rencana Induk Kekayaan Intelektual yang masih disusun. Ia meminta dukungan berbagai pihak agar dokumen itu dapat menjadi panduan. Pemerintah berencana menuangkannya dalam peraturan presiden yang akan segera diterbitkan, dan ia berharap rencana induk tersebut dapat menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) yang disusun DJKI berlaku untuk periode 2027–2036. Enam pilar yang mendasarinya ialah Reformasi Tata Kelola dan Digitalisasi, Penegakan Hukum Berkeadilan, Komersialisasi Bernilai Tambah, Pembangunan Inovasi dan Kreativitas, Inklusivitas Berdaya Saing, serta Penguatan Posisi Global.
Rancangan Peraturan Presiden tentang RIKIN telah menjalani uji publik di Hotel Ciputra Semarang pada 21–22 Oktober 2026. Supratman meyakini, apabila rencana induk itu masuk PSN, dukungan berupa fasilitas laboratorium maupun pembiayaan akan lebih mudah diperoleh.
