Perusahaan menyatakan siap bekerja sama
Pertemuan di gedung The Treasury itu dihadiri Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam yang juga menjabat Menteri Koordinator Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu. Menurut CNA, pertemuan berlangsung kurang dari setengah jam. Seusainya, para eksekutif senior menyatakan akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan Singapura.
Petinggi yang dipanggil berasal dari Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Bernard Tan, penasihat senior Sinar Mas Group, sekaligus mewakili Asia Pulp & Paper serta Asia Pulp & Paper (China).
Fu menekankan kepada perwakilan perusahaan bahwa kabut asap berasal dari kebakaran yang dipicu praktik bisnis tidak bertanggung jawab, bukan fenomena alam. Ia mengatakan penyelidikan akan menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan, baik secara langsung maupun melalui hubungan korporasi dan rantai pasok.
Audit menelusuri rantai pasok dan kepemilikan
Pemeriksaan yang diwajibkan bagi perusahaan mencakup rantai pasok hingga struktur kepemilikan. Masing-masing entitas bisnis harus membiayai tim verifikasi yang melibatkan firma hukum dan pakar investigasi independen, dengan pekerjaan di bawah arahan Badan Lingkungan Nasional (NEA).
Auditor akan mendapat kewenangan untuk menelaah data geospasial, citra satelit, serta dokumen internal perusahaan. Pemeriksaan ini bertujuan menemukan asal kebakaran dan membedakan bisnis yang terlibat dari yang tidak. Hasil audit independen akan menjadi dasar utama penentuan sanksi berikutnya.
Seusai pertemuan, Fu mengatakan kepada wartawan bahwa amendemen Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (THPA) akan diajukan pada sidang parlemen berikutnya. Menurut pernyataannya yang dikutip CNA, perubahan itu akan memberi dasar hukum yang mengikat bagi kerangka pemeriksaan, termasuk sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak patuh atau menolak penunjukan auditor independen.
Fu menegaskan bahwa struktur korporasi maupun kesepakatan dengan pihak ketiga tidak boleh menghambat pencarian fakta. Perusahaan juga telah diberi tahu bahwa tidak akan ada masalah jika tidak ditemukan pelanggaran. Namun, bila penyelidikan menemukan pelanggaran dan perusahaan memilih meninggalkan Singapura, pemerintah menyatakan siap menerima konsekuensinya demi melindungi kesehatan warga.
Kewajiban berbeda dalam dua jenis pemberitahuan
Rencana penguatan hukum itu menyertai penggunaan dua jenis pemberitahuan dengan kewajiban berbeda. Menurut laporan The Straits Times yang dimuat Singapore Law Watch, 10 perusahaan Indonesia menerima pemberitahuan berdasarkan Seksi 9 THPA untuk mengambil tindakan pencegahan kebakaran. Tidak ada sanksi berdasarkan ketentuan tersebut apabila perusahaan tidak menanggapi.
Sementara itu, 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura dan bergerak di sektor kelapa sawit atau kehutanan menerima pemberitahuan berdasarkan Seksi 10. Pemberitahuan ini mewajibkan mereka menyerahkan informasi untuk keperluan penyelidikan.
Laporan tersebut menyebut langkah ini sebagai penggunaan kedua undang-undang asap lintas batas untuk menyasar perusahaan. Pada penggunaan sebelumnya, yakni 2015, tidak ada perusahaan yang digugat atau didenda. Perkara terhadap empat perusahaan Indonesia yang saat itu menerima pemberitahuan Seksi 9 masih terbuka; tiga di antaranya kembali tersangkut dalam episode kabut asap 2026.
SGX RegCo meminta penjelasan, MAS mengingatkan bank
Pada 28 Oktober 2026, Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) juga meminta keterangan tambahan dari tujuh perusahaan tercatat di Singapura yang menjalankan usaha pertanian dan perkebunan di Indonesia. Permintaan itu menyangkut kebijakan pencegahan kebakaran serta hubungan mereka dengan 10 perusahaan Indonesia penerima pemberitahuan.
Tujuh perusahaan tersebut adalah Golden Agri Resources, Bumitama Agri, First Resources, Wilmar International, Kencana Agri, Indofood Agri, dan TSH Resources.
Pada hari yang sama, Monetary Authority of Singapore (MAS) mengingatkan bank-bank Singapura untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko lingkungan yang material, termasuk yang berkaitan dengan polusi dan deforestasi. Bank juga diminta mempertimbangkan informasi relevan yang diterbitkan NEA berdasarkan THPA.
