Persyaratan operasional dan perlindungan pekerja
Menurut Metro Jambi, Wakil Ketua DPRD Bungo Darwandi menyampaikan rekomendasi penghentian sementara setelah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, termasuk DPMPTSP Provinsi Jambi. Dari koordinasi itu, PT BMA dinilai belum memenuhi sejumlah persyaratan operasional. Dewan meminta perusahaan mengurus surat dan memenuhi seluruh ketentuan tersebut sebelum melanjutkan kegiatan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Bungo, dewan juga meminta Pemkab Bungo mendesak PT BMA segera menuntaskan dokumen perizinan usaha yang masih kurang sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain izin, DPRD menilai kontribusi perusahaan kepada pemerintah daerah belum optimal. Selama lebih dari dua tahun beroperasi, kontribusi PT BMA disebut baru berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Masalah kepesertaan jaminan kesehatan pekerja turut mendapat perhatian. Berdasarkan laporan yang diterima DPRD dan diberitakan Metro Jambi, PT BMA disebut memiliki 92 tenaga kerja, tetapi baru 60 orang yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Rapat melibatkan instansi dan perwakilan masyarakat
Darwandi memimpin RDP yang mencakup pembahasan izin usaha, ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan, serta penanganan limbah PT BMA. Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, perwakilan Kapolres Bungo, dan Ketua Komisi I, II, serta III mengikuti rapat tersebut.
Instansi yang hadir meliputi Dinas Perindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Ketenagakerjaan, BP2RD, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta UPT PPD Samsat Bungo.
Rapat juga diikuti Kapolsek Pelepat, Camat Pelepat, pimpinan PT BMA, Ketua BPD Senamat, Ketua Pengurus Aliansi Masyarakat Senamat, dan perwakilan LSM lingkungan hidup setempat. Beberapa anggota dewan menyayangkan ketidakhadiran Wakil Bupati Bungo yang telah diundang. Meski demikian, rapat tetap berjalan tertib dengan pembahasan sesuai agenda.
Keluhan lingkungan dan penghentian sebelumnya
PT BMA merupakan perusahaan kelapa sawit di Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. TanyaFakta.co melaporkan bahwa pada Maret 2026 warga mengeluhkan air Sungai Jao yang menjadi keruh dan berbau menyengat. Warga juga mengeluhkan polusi udara yang diduga berasal dari kegiatan pengolahan limbah pabrik.
Dalam laporan tersebut, pengamat lingkungan menyoroti kemungkinan kegagalan pengelolaan limbah cair kelapa sawit (POME) serta persoalan kepatuhan terhadap ISPO. Dugaan itu tidak dinyatakan sebagai hasil pengujian pencemaran.
Sebelum rapat 2 November, DPRD Bungo telah menggelar RDP bersama Aliansi Peduli Bungo pada 27 Oktober 2026 mengenai dugaan pencemaran Sungai Batanghari. Menurut Kenali.co.id dan MenaraToday.com, operasional PT BMA kemudian dihentikan sementara sejak 29 Oktober 2026 untuk menunggu keluarnya hasil uji laboratorium lingkungan.
Penghentian tersebut memicu unjuk rasa pekerja di Kantor DPRD Bungo. Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat lalu menyatakan bahwa perusahaan dapat beroperasi kembali mulai Jumat, 30 Oktober 2026.
Usulan Pansus dan tanggapan perusahaan
MenaraToday.com melaporkan bahwa DPRD juga merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti persoalan PT BMA. Rekomendasi terkait perizinan itu diharapkan mendorong kepatuhan operasional sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bungo.
Direktur PT BMA, Novi, yang hadir dalam RDP 2 November 2026, menyatakan kesiapan perusahaan untuk mematuhi seluruh keputusan pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan komitmen PT BMA untuk melengkapi persyaratan dan perizinan yang diperlukan.
