Perusahaan Tersangka dan Proses Hukumnya
Dalam jumpa pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026), Asep menyebut empat perusahaan PMA itu adalah PT HKI dan PT AI dari Singapura, PT RKA dari Malaysia, serta PT API dari Korea Selatan.
Adapun 16 perusahaan dalam negeri yang menjadi tersangka ialah PT BOS, PT AER, PT SKM, PT WLJ, PT SAE, PT BSLT, PT CGUK, PT FSL, PT BPK, PT PW, PT BWL, PT MIB, PT STP, PT JMS, PT RAS, dan PT MAS.
Asep menegaskan bahwa status modal asing tidak mengubah tempat penanganan perkara. Perusahaan yang terafiliasi dengan pihak asing atau memperoleh modal dari luar negeri diproses di Indonesia karena lokasi perbuatannya berada di sini. Ia juga memastikan proses tersebut terbuka dan akan diketahui negara asal perusahaan terkait.
Menurut Asep, keterlibatan korporasi dalam karhutla sebelumnya juga telah disampaikan Kapolri. Penegakan hukum karena itu tidak hanya menyasar pelaku perorangan.
Perkembangan Penyidikan Korporasi
Polri menangani 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla, dengan lahan terbakar seluas 29.168,78 hektare. Dari jumlah laporan tersebut, 97 sudah masuk tahap penyidikan. Asep menekankan bahwa 20 tersangka yang diumumkan berstatus korporasi, bukan individu.
Dalam perkara yang masuk penyidikan itu, terdapat 22 perusahaan PMA: sembilan dari Singapura, delapan dari Malaysia, dua dari Inggris, serta masing-masing satu dari China, Jepang, dan Korea Selatan. Sebanyak 75 korporasi lainnya menggunakan penanaman modal dalam negeri.
Sebagai catatan perkembangan sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan data per 20 Oktober 2026 dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026. Saat itu, tercatat 100 laporan polisi yang melibatkan korporasi, area terbakar seluas 29.534,99 hektare, dan 13 korporasi berstatus tersangka. Pada 29 Oktober 2026, jumlah tersangka korporasi telah menjadi 20.
Asep mengatakan penyidikan belum selesai. Penambahan tersangka korporasi masih dimungkinkan berdasarkan hasil proses tersebut.
Dugaan Pelanggaran dan Rekomendasi Pencabutan Izin
Asep menjelaskan bahwa korporasi diduga kuat melakukan pelanggaran, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, yang mengakibatkan lahan terbakar, kerusakan lingkungan hidup, serta bahaya bagi kesehatan manusia.
Korporasi terkait terancam dikenai Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3); serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman yang disampaikan mencakup pidana penjara paling rendah tiga tahun hingga paling tinggi lima tahun, serta denda Rp3 miliar hingga Rp15 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Asep menyampaikan bahwa Bareskrim Polri merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi terkait karhutla. Rekomendasi itu diajukan berdasarkan 97 laporan polisi yang sudah berada pada tahap penyidikan.
Indikator yang digunakan meliputi kebakaran berulang di perusahaan tersebut, asal titik api di dalam konsesi perkebunan, serta sarana dan prasarana pengendalian api yang tidak memadai sehingga melanggar Permentan Nomor 6 Tahun 2025. Indikator lainnya ialah lahan terbakar lebih dari 500 hektare, sesuai Keputusan Deputi Gakkum Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025. Pengajuan pencabutan izin tersebut merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009.
Penanganan Perkara Perorangan
Untuk perkara dengan pelaku perorangan, Polri mencatat 245 orang telah menjadi tersangka hingga akhir Oktober 2026. Jumlah laporan polisinya mencapai 287, dengan luas area terbakar 5.859,12 hektare.
Kasus-kasus itu ditangani di sejumlah provinsi, antara lain Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, dan Lampung. Kalimantan Barat mencatat laporan terbanyak, yakni 68 laporan polisi. Berikutnya Riau dengan 59 laporan, Kalimantan Tengah 43, Sumatera Selatan 42, dan Kalimantan Timur 30.
Asep menyebut banyaknya laporan di Kalimantan Barat menjadi alasan Polri datang langsung ke wilayah tersebut atas perintah Kapolri. Ia menjelaskan, modus para tersangka berkaitan dengan pembukaan lahan melalui pembakaran, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang kemudian menyebabkan kebakaran hutan.
Penghitungan Area Terbakar dan Upaya Memicu Hujan
Selain penegakan hukum, pemerintah memperbaiki cara menghitung luas area terbakar dengan menggunakan citra satelit. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi juga menyampaikan penerapan penyemaian dry ice untuk memicu hujan.
Menurut Kristomei, per 20 Oktober 2026 sebanyak 3.100 kg dry ice telah disemai melalui lima sorti, ditambah 800 kg melalui satu sorti di Sumatera Selatan. Ia menyebut penyemaian tersebut menurunkan kadar PM2,5 dan memperbaiki jarak pandang di Palembang dari 700 meter menjadi 7.000 meter.
Pemerintah menetapkan lima provinsi sebagai prioritas penanganan, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.
