Rio Khawatirkan Polarisasi Politik
Saran tersebut disampaikan Rio di Merauke pada Selasa, 10 November 2026, saat menghadiri konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura bersama DPD, DPC, serta anggota dewan se-Provinsi Papua Selatan.
"Lebih baik Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini jauh lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi bangsa ini," ujar Rio, sebagaimana diberitakan detikNews.
Menurut Rio, pengunduran diri secara sukarela akan mendapat penghargaan dari masyarakat karena menunjukkan bahwa Gibran mendahulukan keutuhan rakyat ketimbang kekuasaan. Ia juga menilai langkah untuk menjaga jalannya pemerintahan dan meredakan ketegangan politik itu dapat membuat Gibran dikenang sebagai negarawan.
Kekhawatiran Rio tertuju pada kemungkinan polemik berkembang menjadi perdebatan sengit mengenai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika Gibran tetap bertahan dan proses itu berlangsung, menurutnya, politik nasional berisiko terjebak dalam polarisasi yang tidak produktif.
Rio mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerlukan stabilitas untuk menjalankan pemerintahan dan menyejahterakan rakyat di tengah tantangan ekonomi serta geopolitik global. Ia tidak ingin energi bangsa tersita selama berbulan-bulan untuk polemik yang, dalam penilaiannya, sudah memiliki penyelesaian hukum yang jelas.
Putusan MA dan Desakan Pengunduran Diri
Polemik ini menguat setelah Mahkamah Agung (MA) memutus kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dipimpin Hakim Agung Yulius, majelis kasasi membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menerima seluruh gugatan Subhan Palal.
MA menyatakan tidak sah secara hukum Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 itu berisi penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran.
DetikNews memberitakan bahwa putusan kasasi tersebut memperkuat fakta persidangan dalam sengketa hasil pemilu di MK, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam perkara terdahulu itu, majelis hakim konstitusi tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah kelulusan Gibran yang setara SMA di Indonesia. Dokumen yang dilampirkan hanya Certificate of Attendance dari Singapura, yang dinilai bukan bukti kelulusan ataupun surat tanda tamat belajar yang sah.
Sebelum pernyataan Rio, pakar hukum Denny Indrayana dan Subhan Palal telah menyampaikan tuntutan serupa dalam konferensi pers di Jakarta pada 2 November 2026. Menurut Tempo.co, keduanya mendesak Gibran melepaskan jabatan wakil presiden serta meminta Prabowo mengambil langkah konstitusional berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dalam waktu paling lama 60 hari.
Pimpinan DPR Terima Laporan Usulan HMP
Di parlemen, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS menyatakan pada 10 November 2026 bahwa formulir usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran sudah ditandatangani lebih dari 25 anggota DPR lintas fraksi. Jumlah penandatangan pada hari yang sama kemudian disebut bertambah menjadi sekitar 50 orang.
Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, menjelaskan bahwa pengajuan HMP memerlukan sedikitnya 25 anggota yang berasal dari paling sedikit dua fraksi. Ia menekankan bahwa interpelasi, angket, dan HMP merupakan hak konstitusional masing-masing anggota DPR, bukan keputusan fraksi. Menurut Khozin, pembicaraan informal antarfraksi mulai mengarah pada penggunaan HMP.
Ketua DPR Puan Maharani pada 10 November 2026 mengonfirmasi bahwa pimpinan telah menerima laporan usulan HMP dari lebih dari 25 anggota terkait persoalan tersebut. Puan mengatakan laporan itu akan ditindaklanjuti dan dikaji mengikuti mekanisme tata tertib setelah rangkaian pembukaan masa sidang selesai.
