Rencana pembukaan dan kebutuhan pegawai
Dalam keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026), yang diberitakan Kompas.com, Prasetyo mengatakan pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen tahun ini. "Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran," katanya.
Prasetyo meminta masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memantau pengumuman serta menyiapkan diri mengikuti seluruh tahapan tes.
Ia menjelaskan, pemerintah ingin menyegarkan komposisi PNS seiring adanya pegawai yang pensiun setiap tahun. Kebutuhan pegawai untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah juga menjadi alasan rekrutmen.
Data pensiun dan penyusunan kebutuhan ASN
Pontianak Post (Jawa Pos) melaporkan bahwa data Kementerian PANRB menunjukkan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun hingga 2026 berkisar 160 ribu hingga 166 ribu orang. Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur kementerian tersebut, rekrutmen CASN akan menerapkan prinsip zero growth.
Untuk penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), Kementerian PANRB telah menerbitkan surat B/1553/M.SM.01.00/2026 pada 12 Maret 2026. Berdasarkan laporan Pontianak Post (Jawa Pos), setiap instansi diminta merinci jumlah pegawai dan jenis jabatan yang dibutuhkan.
Penyusunan kebutuhan itu harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN beserta aturan turunannya yang mengatur manajemen PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kesempatan CPNS 2027 bagi PPPK yang beralih status
Prasetyo juga memastikan bahwa PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi penuh waktu tetap mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Kesempatan tersebut merupakan bagian dari keputusan pemerintah dan DPR saat membahas peningkatan status PPPK. Dengan demikian, peralihan menjadi pegawai penuh waktu tidak menghalangi mereka untuk mengikuti tes CPNS.
Menurut Sekretariat Negara, kesepakatan peningkatan status itu berlaku lintas profesi, meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya. Pelaksanaannya dimulai secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Prasetyo menyampaikan keputusan tersebut setelah rapat koordinasi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Sementara itu, pemerintah masih mempertimbangkan ketentuan khusus untuk bidang pekerjaan dengan kebutuhan tertentu. Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah persyaratan batas usia peserta seleksi CPNS.
