Dokumen pendidikan akan dihadirkan di PTUN
Saat memberikan keterangan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa sore, Gibran menjelaskan bahwa Prabowo telah menyampaikan sejumlah masukan dalam pertemuan mereka hari itu. Salah satunya menyangkut langkah menghadapi perkara ijazah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Selain menyiapkan langkah PK bersama kementerian, Gibran menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat mengenai surat keterangan ijazahnya. Ia tidak menginginkan persoalan tersebut berlarut menjadi polemik politik.
Pertemuan dengan Prabowo dan niat mundur
Sebelum keterangan Gibran pada sore hari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa wakil presiden telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo. Pembicaraan pada Selasa pagi itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo sekaligus meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Dalam laporan BBC News Indonesia, analis politik CSIS Nicky Fahrizal menilai penyampaian niat mundur itu berpotensi menjadi taktik mengulur waktu. Namun, ia menekankan bahwa secara de jure Gibran belum dapat disebut mengundurkan diri tanpa pernyataan resmi.
Analis politik Arya Fernandes menyebut pengunduran diri wakil presiden sebagai skenario yang "paling mengejutkan bila terjadi". Menurutnya, satu-satunya preseden adalah pengunduran diri Mohammad Hatta akibat perselisihan politik dengan Soekarno.
Dasar rencana PK dan perkara penyetaraan pendidikan
Rencana PK Gibran berkaitan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Dalam perkara yang diajukan warga bernama Subhan itu, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, tidak sah dan batal demi hukum. Surat tersebut merupakan dasar hukum penyetaraan pendidikan Gibran pada tingkat SMA.
Sebagaimana dilaporkan detikNews, amar putusan itu berbunyi: "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya." Perkara tersebut diputus oleh majelis yang dipimpin Yulius, dengan Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai anggota.
Perkara lain mengenai surat penyetaraan itu diajukan PT Mercy Toga Kirana di PTUN Jakarta. Salah satu tuntutannya adalah pembatalan surat tersebut. Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatan karena menilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai tergugat, tidak memperlihatkan dokumen yang diminta.
Sebelumnya, dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA. MK membedakan certificate of attendance sebagai bukti kehadiran dalam pembelajaran, bukan bukti kelulusan.
MK juga menilai substansi perkara tersebut tidak tepat ditempatkan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden karena Gibran sudah tidak berstatus calon wakil presiden.
Latar polemik ini berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 mengenai batas usia calon wakil presiden, yang memungkinkan Gibran mengikuti Pilpres 2024. Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat ketua MK, kemudian diberhentikan dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etik berat. Meski demikian, Putusan Nomor 90 tetap sah dan berlaku secara hukum positif.
Usulan hak menyatakan pendapat dan tuntutan pemakzulan
Di DPR, anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan surat usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah SMA Gibran telah memperoleh 48 tanda tangan, atau hampir 50 anggota. Sebanyak 12 penandatangan berasal dari PKS dan sekitar 36 lainnya dari partai lain. Menurut Mardani, dukungan itu diberikan secara pribadi, bukan mewakili sikap resmi fraksi.
Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR pada Selasa, 10 November 2026. Pada sore hari yang sama, ratusan orang dari Aliansi Selamatkan Bangsa berkumpul di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta, untuk menuntut pemakzulan Gibran dan mendesak DPR segera menggunakan hak menyatakan pendapat.
Pengajuan usulan belum dengan sendirinya menjadikannya hak DPR. Berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, usulan harus didukung sedikitnya 25 anggota. Adapun ayat (3) mensyaratkan persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga seluruh anggota DPR, dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Jika usulan diterima, DPR membentuk panitia khusus yang wajib melapor paling lambat 60 hari. Keputusan kemudian diteruskan ke Mahkamah Konstitusi dan prosesnya berpotensi berlanjut ke MPR.
