Layanan dasar harus memperhitungkan kondisi kepulauan
Tribun Ternate melaporkan, Sherly menyampaikan pandangan itu dalam kegiatan bersama DPD RI di Jakarta pekan lalu. Menurutnya, pendekatan pembangunan untuk wilayah daratan tidak bisa begitu saja diterapkan di daerah kepulauan karena tantangan geografisnya berbeda.
Sherly mengatakan, "Menghadirkan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau terpencil membutuhkan perhatian serta pendekatan khusus." Ia meminta pemerintah memperhitungkan jarak antarpulau, terbatasnya akses transportasi, serta kondisi geografis saat menyediakan layanan bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap DPD RI mengawal kebijakan afirmatif untuk daerah kepulauan, termasuk Maluku Utara. Bagi Sherly, hambatan geografis tidak boleh mengurangi hak maupun kesempatan warga dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain. Ia menempatkan perjuangan RUU ini sebagai upaya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemenuhan keadilan sosial.
Kebutuhan ruang fiskal dan usulan dana khusus
Sherly juga mengharapkan kebijakan tersebut memberi pemerintah daerah ruang fiskal dan dukungan pembangunan yang lebih memadai. Dengan dukungan itu, daerah diharapkan lebih leluasa menyediakan jalan, jembatan, serta fasilitas publik yang layak dengan jangkauan lebih merata.
Dalam pembahasan RUU, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan Dana Khusus Kepulauan (DKK). Menurut E-Media DPR RI, dana yang diusulkan itu berada di luar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mercy mengajukan beberapa alternatif skema serta meminta Kementerian Keuangan menyimulasikan besaran yang rasional.
Mercy menyebut pembahasan RUU tersebut mencakup sekitar 89 kabupaten/kota kepulauan di 10 provinsi, dengan penduduk sekitar 28,5 juta jiwa. CNN Indonesia melaporkan bahwa dari sekitar 28,5 juta penduduk di 10 provinsi kepulauan Indonesia, sekitar 3,7 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan.
Pembahasan di DPR dan perhatian Presiden
DPD RI menyatakan bahwa pembahasan tripartit RUU tentang Daerah Kepulauan di Pansus DPR RI telah berlangsung sejak 25 Juni 2026. Cakupan provinsi dalam rancangan itu juga telah diperluas dari delapan menjadi 10 provinsi kepulauan.
Menurut DPD RI, Presiden Prabowo Subianto turut menyinggung pembahasan rancangan tersebut ketika berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, 14 Agustus 2026. Dalam pidato itu, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa RUU tersebut dapat diselesaikan.
Perjuangan berawal dari Deklarasi Ambon
Tuntutan pengakuan khusus bagi daerah kepulauan memiliki riwayat panjang. Betahita.id mencatat awal perjuangan itu melalui "Deklarasi Ambon" pada 10-11 Agustus 2005, ketika para gubernur dan ketua DPRD dari tujuh provinsi berkonsolidasi serta membentuk Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan.
Ketujuh provinsi tersebut adalah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Sulawesi Tenggara kemudian bergabung, sehingga jumlah provinsi dalam kerja sama itu menjadi delapan.
