Jimly menilai Prabowo merasa dikhianati
Keterangan Jimly itu dikutip Tribunnews dari tayangan kanal YouTube Kompas TV pada Jumat (6/11/2026). Ia menyebut Prabowo sejak dulu "paling anti sadap" dan tidak pernah menggunakan telepon genggam.
Menurut Jimly, dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat Presiden merasa sangat dikhianati. "Tiba-tiba dia kena sadap, dia betul-betul merasa dikhianati," ujarnya. Jimly menilai Prabowo memandang persoalan tersebut serius sehingga bertindak tegas terhadap para tersangka.
Jimly juga meyakini ada motif politik di balik penyadapan tersebut. "Semua pejabat-pejabat tinggi (disadap). Pasti itu ada motif politik," katanya. Ia mengaitkan penilaiannya dengan politisasi kepolisian dan menyinggung istilah "parcok", singkatan dari "partai cokelat" yang merujuk pada polisi.
Empat tersangka dan pemberhentian Listyo dari KSP
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo kini melibatkan empat tersangka. Tiga penetapan pertama diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026). Mereka adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri.
Setelah penetapan tersangka itu, Prabowo menandatangani Keputusan Presiden untuk memberhentikan Listyo dari jabatan KSP. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan tersebut pada Rabu (4/11/2026). Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai pelaksana tugas KSP.
Pada 5 November 2026, Mabes Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka keempat. Mantan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri itu belum ditahan karena sakit pascastroke. Dua tersangka sebelumnya, yang disebut dengan inisial EH dan AS, disebut selalu meminta izin kepada SU untuk melakukan penyadapan maupun menghapus hasilnya.
Laporan awal dan cara penyadapan menurut penyidik
Pengusutan bermula dari laporan seorang anggota Polri mengenai kejanggalan pada 30 Oktober 2026. Dalam penanganan perkara ini, Bareskrim memeriksa 10 saksi serta 3 saksi ahli. Barang bukti yang disita meliputi 11 ponsel, 1 iPad, dan 4 flashdisk.
Asep menjelaskan bahwa penyadapan berlangsung pada 2025-2026. Menurut dia, nomor dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Ia juga menyebut adanya perintah dari tersangka pada Oktober 2026 untuk menghapus berkas hasil penyadapan.
Penilaian pemerintah dan desakan pengusutan
Dalam konferensi pers 4 November 2026, Prasetyo Hadi dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai dugaan penyadapan tersebut "mengarah ke perbuatan makar". Dengan merujuk Pasal 191 sampai 193 KUHP, Yusril menyebut ada indikasi tujuan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan pemerintahan.
Pada hari yang sama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai perkara itu memperlihatkan persoalan mendasar dalam penggunaan kekuasaan penegak hukum dan teknologi pengawasan. YLBHI meminta pengusutan menjangkau pihak yang memberi perintah. Sementara itu, Sekretariat Nasional FITRA menyoroti potensi penggunaan alat sadap yang dibeli dengan uang rakyat untuk kepentingan politik.
Agenda menjaga independensi Polri
Jimly menyatakan reformasi kepolisian perlu menjadikan Polri independen dan netral sebagai alat negara yang melayani masyarakat. Ia menginginkan kepolisian bebas dari pengaruh aspirasi politik dan tidak diperlakukan seperti partai.
Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpinnya dibentuk Prabowo pada 7 November 2025. Tugas komisi adalah mengkaji reformasi kelembagaan Polri dan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden.
Anggota komisi antara lain Mahfud MD, mantan Kapolri Idham Azis dan Badrodin Haiti, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Mendagri Tito Karnavian, Otto Hasibuan, Ahmad Dofiri, serta Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu menjabat Kapolri.
Komisi menyatakan rekomendasinya selesai pada Februari 2026, tetapi baru diterima Presiden pada 5 Mei 2026. Usulan yang dihimpun dalam 10 buku itu mencakup revisi UU Polri, 8 peraturan kepolisian (perpol), dan 24 peraturan kapolri (perkap), dengan jadwal tiga tahun hingga 2029. Pembahasannya antara lain mencakup wacana menempatkan Polri di bawah kementerian serta mekanisme pengangkatan Kapolri.
