Tanggung jawab ASN dan hak demokrasi
Menurut Okezone News, Pramono menyampaikan pesan tersebut setelah mengambil sumpah atau janji pengangkatan 3.418 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS di Balai Kota Jakarta.
"Begitu mereka menjadi ASN, mereka ada tanggung jawab dan kewajibannya. Termasuk tidak bisa kemudian seenaknya atau sesukanya mem-posting di media sosial hal-hal yang berkaitan bukan tugas utamanya," ujar Pramono.
Pramono menyatakan bahwa kewajiban bekerja secara profesional selama bertugas tidak mengurangi hak demokrasi ASN Jakarta. Ia meminta keduanya dijalankan seiring dengan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
VOI melaporkan bahwa pernyataan itu disampaikan ketika sejumlah ASN di berbagai daerah mulai mengemukakan pandangan tentang isu nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pembinaan dan pelatihan sebelum pengangkatan
Pramono menjelaskan, selama dua tahun pembinaan, para ASN bekerja sekaligus mengikuti pelatihan. Setelah resmi diangkat, mereka wajib memenuhi tanggung jawab yang melekat pada status tersebut.
Ia juga menunjuk proses seleksi yang ketat dan bertahap sebagai dasar keyakinannya bahwa ASN Jakarta memahami kewajiban mereka. Pelatihan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta institusi lain.
"Saya yakin mereka pasti memahami akan tugas dan tanggung jawabnya," kata Pramono.
Ketentuan tentang konten media sosial
Penggunaan media sosial oleh ASN telah diatur dalam Surat Edaran KemenPAN-RB Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN, yang berlaku sejak Mei 2018.
Larangan dalam surat edaran tersebut mencakup pembuatan dan penyebaran berita palsu atau hoaks, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, pornografi, serta konten bermuatan SARA, penghinaan, dan pencemaran nama baik.
Netralitas dan sanksi disiplin
Untuk urusan dukungan politik, Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS melarang PNS mendukung calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bentuk dukungan yang dilarang antara lain mengikuti kampanye atau melakukan tindakan yang menguntungkan maupun merugikan pasangan calon.
Pelanggaran netralitas tersebut dapat berujung pada hukuman disiplin berat. Sanksinya meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN juga diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 oleh lima lembaga: KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Bawaslu. Dalam konteks pemenangan bakal calon, larangan itu mencakup mengunggah konten, berkomentar, membagikan konten, memberi tanda suka, serta bergabung dengan grup atau mengikuti akun pemenangan. Pelanggarannya diancam hukuman disiplin berat.
Sebagaimana dikutip Jurnal Hukum to-ra (FH Uki), KASN mencatat sekitar 1.678 kasus pelanggaran netralitas ASN di lingkungan birokrasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada periode 2020–2022.
