Penjelasan TNI belum mencakup tujuan khusus
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memberikan tanggapan setelah beredar kabar pengiriman prajurit dalam jumlah besar dari tiga matra ke Jakarta. Dalam konfirmasi kepada ANTARA pada Selasa (3/11/2026), ia menyebut tugas negara dan keutuhan Republik Indonesia sebagai dasar pengerahan tersebut.
"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," kata Nas.
Namun, Nas belum memaparkan tujuan khusus pengerahan maupun jumlah prajurit yang dilibatkan. Pertanyaan ANTARA mengenai dugaan kaitannya dengan antisipasi demonstrasi dalam waktu dekat juga tidak ia jawab.
ANTARA turut meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul mengenai keterlibatan matra laut dalam pengerahan itu. Tunggul belum memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi tersebut.
Pengerahan TNI AL dibagi dalam empat tahap
Secara terpisah, Media Indonesia melaporkan keterangan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Yayan Sofiyan di Jakarta pada Selasa (3/11/2026). Yayan menyebut TNI AL mengerahkan 20.980 personel untuk mendukung pengamanan perkembangan situasi di DKI Jakarta melalui empat tahap.
Tahap pertama dimulai pada 2 November 2026 dengan melibatkan 2.100 prajurit dari satuan yang sudah berada di Jakarta, yakni Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.
Untuk tahap kedua dan ketiga, sebanyak 5.740 personel dari luar Jakarta dijadwalkan dikerahkan pada 4 November 2026. Mereka berasal dari Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, Kodiklatal, AAL, serta pangkalan TNI AL di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Perpindahan pasukan luar daerah menggunakan KRI dan jalur darat.
Adapun tahap keempat mencakup 13.140 personel Mabesal dan jajaran di wilayah Jakarta yang disiapkan untuk siaga penuh di markas masing-masing. Seluruh pasukan berada di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya.
Dasar rencana itu juga disebut dalam dokumen laporan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut yang beredar dan dikutip Suara.com pada 3 November 2026. Dokumen tersebut merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026 tentang pengerahan pasukan pengamanan perkembangan situasi.
Pengamanan demonstrasi sebelumnya dan sorotan atas prosedur
Sebelum pengerahan November ini, prajurit TNI telah dilibatkan dalam pengamanan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Menurut laporan IDN Times, Kepala Penerangan Kodam Jaya Letnan Kolonel Noor Iskak membenarkan bahwa prajurit Kodam Jaya hadir atas permintaan Polda Metro Jaya. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi menyebut pengamanan itu melibatkan total 14.324 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait.
Menanggapi pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dari PDI Perjuangan menekankan perlunya dasar hukum dan prosedur. Ia merujuk UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, PP Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI untuk Operasi Militer Selain Perang.
Menurut Hasanuddin, dalam konteks konflik sosial, permintaan pengerahan harus diajukan kepada Presiden. Ia juga menyatakan bahwa prajurit TNI berada di bawah kendali operasi kepolisian dalam konteks tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan turut mengkritik kehadiran prajurit dalam pengamanan demonstrasi. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai keterlibatan militer di ruang sipil, khususnya ketika masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum, berisiko menimbulkan intimidasi dan membatasi kebebasan sipil. Menurutnya, kehadiran tersebut juga bertentangan dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.
