Pengelola aset dan pengawasan independen
"Ini menjadi momok, ketika undang-undang ini disahkan, ketika tidak ada lembaga pengelola aset yang transparan," kata Kristiawanto. Selain keterbukaan, ia menekankan perlunya pengelola yang berintegritas dan memiliki kemampuan memadai. Menurutnya, orang-orang yang mumpuni dapat menghilangkan kekhawatiran publik terhadap pengelolaan aset rampasan.
Usulan mengenai kelembagaan juga pernah disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman. Seusai rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III pada Selasa, 11 Agustus 2026, ia mengusulkan pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas yang terpisah serta sama-sama independen. Badan pengawas itu bertugas mengaudit hasil pengelolaan aset.
Menurut pemberitaan Parlementaria DPR RI, Benny menolak jika badan pengelola menjadi bagian dari struktur kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Ia juga menegaskan bahwa pencarian, penyitaan, dan pengelolaan aset tidak boleh ditangani oleh satu pihak.
Batas kewenangan dan perlindungan hak
Kristiawanto meminta agar kewenangan penegak hukum untuk menuntut objek secara langsung disertai pengawasan peradilan. Pelaksanaan undang-undang, menurutnya, harus dikawal secara ketat untuk mencegah pemerasan maupun penyalahgunaan kekuasaan. "Jadi peran pengadilan ini juga penting dalam hal pengawasan," katanya.
Ia juga mengingatkan perlunya jaminan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Perlindungan tersebut perlu diatur dalam RUU agar perampasan aset tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma yang lebih tinggi.
Untuk kekayaan yang meningkat secara tidak wajar, Kristiawanto menghendaki pembuktian terbalik yang berimbang. Pemilik aset harus menunjukkan bahwa kekayaan yang tidak sebanding dengan profil pendapatan resminya berasal dari sumber yang sah. Namun, penegak hukum tetap wajib membuktikan tindak pidana asalnya agar proses tersebut memenuhi rasa keadilan.
Ketentuan mengenai peningkatan kekayaan juga menjadi perhatian Koalisi Masyarakat Sipil, antara lain melalui Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut laporan BBC News Indonesia, koalisi menilai draf DPR yang muncul pada Juli 2026 menghapus ketentuan pengusutan peningkatan kekayaan secara ilegal atau illicit enrichment yang sebelumnya ada dalam draf pemerintah 2023. Koalisi juga menilai ruang lingkup perampasan tanpa pemidanaan dipersempit dan menyatakan draf terbaru itu belum pernah dibuka kepada publik.
Cakupan perampasan dan pemulihan kerugian negara
Dalam daftar yang disampaikan Komisi III DPR, tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, serta perdagangan orang. Daftar itu juga mencakup tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, serta kelautan dan perikanan. Pencucian uang dan kejahatan terkait judi daring tidak tercantum di dalamnya.
BBC News Indonesia juga melaporkan data ICW dalam laporan Tren Vonis Tindak Pidana Korupsi sepanjang 2024. Kerugian negara akibat korupsi tercatat mencapai Rp330,9 triliun, dengan tingkat pemulihan hanya 4,84 persen. Dari 364 kasus yang dipantau ICW pada tahun tersebut, Pasal 18 UU Tipikor tentang penyitaan harta hanya diterapkan dalam 48 kasus.
Perjalanan pembahasan dan target pengesahan
RUU ini memiliki riwayat panjang sebelum pembahasan pada 2026. Menurut BBC News Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggagas dan mengajukannya pada 2008. Draf pertama rampung pada 2012, tetapi pembahasannya kemudian mandek belasan tahun dan berulang kali keluar-masuk Prolegnas sebelum kembali dibahas serius pada 2026.
Parlementaria DPR RI menyebut RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana tercantum pada nomor urut 6 dalam Prolegnas Prioritas 2026. Statusnya kini merupakan usul inisiatif DPR RI, bukan lagi usul pemerintah. Komisi III tetap membahasnya selama masa reses sejak 21 Juli hingga pertengahan Agustus 2026 dengan menghimpun pandangan akademisi dan organisasi advokat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menetapkan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Saat menyampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 27 Agustus 2026, ia mengatakan target tersebut telah memperhitungkan tahapan pembahasan sampai pengambilan keputusan tingkat kedua.
