Tiga bidang menyiapkan pertimbangan
Materi yang dibahas mencakup hasil pendalaman tiga kelompok isu: politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial, agama, dan budaya; serta ekonomi dan keuangan. Para anggota menggunakan pengalaman, keahlian, dan sudut pandang masing-masing untuk menelaah tantangan nasional dalam penyusunan pertimbangan tersebut.
Pratikno mengatakan, "Dalam waktu kurang dari satu bulan, kita sudah empat kali menggelar rapat pleno. Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kita tindak lanjuti." Ia juga menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Presiden selama proses tersebut.
Agum Gumelar, yang memimpin bidang politik, hukum, dan keamanan, menyoroti perubahan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta tantangan keamanan yang dapat berdampak pada stabilitas nasional. Menurut Agum, identifikasi sejak awal diperlukan untuk mengkaji persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko, dan menyusun pertimbangan yang melengkapi langkah pemerintah.
Bidang Polhukam sebelumnya mengadakan rapat pada 21 Oktober 2026. Menurut Wantimpres RI, pembahasannya meliputi stabilitas politik, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, keamanan siber, penyelesaian persoalan Papua, ketahanan energi dan pangan, serta dinamika geopolitik global.
Sementara itu, Pratikno juga memimpin bidang kesejahteraan sosial, agama, dan budaya, yang mengkaji persoalan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Untuk bidang ekonomi dan keuangan, Chairul Tanjung selaku ketua bidang memimpin rapat pada Senin, 26 Oktober 2026, di Kantor Wantimpres RI, Jakarta. Wakil Ketua Muhammad Hatta Rajasa dan Sekretaris Muhammad Qodari turut hadir.
Mandat dan susunan Wantimpres
Kerahasiaan pertimbangan merupakan bagian dari mandat Wantimpres. Lembaga ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, menugaskannya memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Tugas itu dapat dijalankan atas permintaan Presiden maupun tanpa diminta, dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara RI, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres untuk periode 2026–2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Pengangkatan mereka berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Pratikno menjadi ketua, Muhammad Hatta Rajasa wakil ketua, dan Muhammad Qodari sekretaris; ketiganya sekaligus menjabat sebagai anggota.
Agenda pleno sejak awal Oktober
Rangkaian pleno dimulai di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026, enam hari setelah pelantikan. Pada sidang pertama itu, anggota membicarakan usulan pembidangan kerja, tata kerja, agenda kelembagaan, dan mekanisme koordinasi antaranggota.
Salah satu usulan dalam pleno perdana ialah penyempurnaan pembidangan untuk periode 2026–2029. Pada periode sebelumnya terdapat empat komisi: Politik, Hukum dan HAM; Pertahanan dan Keamanan; Kesejahteraan Rakyat; serta Ekonomi dan Keuangan. Usulan yang dibahas mencakup enam komisi, yakni Geopolitik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan; Ekonomi dan Keuangan; Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat; Pangan; Infrastruktur; serta Hilirisasi dan Transisi Energi.
Pembidangan anggota kembali dibahas dalam Sidang Pleno Kedua pada Kamis, 15 Oktober 2026. Agenda lainnya adalah diskusi mengenai isu strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sepekan kemudian, pada Kamis, 22 Oktober 2026, Wantimpres menghadirkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai narasumber dalam pleno ketiga. Dengan didampingi Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman, Suahasil memberikan penjelasan mengenai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kondisi fiskal nasional, serta arah kebijakan anggaran pemerintah untuk 2026 dan 2027.
