Kebutuhan pengguna menjadi acuan
Asisten I Setda Kabupaten Bangli I Made Ari Pulasari, di Bangli pada Jumat (30/10/2026), menekankan bahwa perangkat daerah perlu membangun layanan digital sebagai satu kesatuan. Menurut dia, pengembangan sistem harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya menambah jumlah aplikasi.
Melalui forum transformasi digital terintegrasi pemerintah atau CITA GOV, Pemkab Bangli mematangkan tata kelola agar layanan lebih terpadu dan efisien. Pembahasannya mencakup pemeriksaan setiap usulan pengembangan aplikasi dan pengadaan teknologi informasi berdasarkan arsitektur CITA GOV. Anggaran juga perlu diselaraskan dengan hasil evaluasi kelayakan sistem.
Agenda lainnya ialah menghubungkan data melalui kebijakan Bangli Satu Data, memperkuat keamanan siber, dan melindungi data pribadi. Ari Pulasari menyebut kemudahan akses, keamanan, dan layanan yang terhubung dalam satu pintu sebagai kebutuhan pengguna yang harus diutamakan.
Arsitektur dan sasaran efisiensi
Menurut ANTARA News Bali, CITA GOV merupakan singkatan dari Collaborative for Integrated Digital Transformation Government. Diskominfosan Bangli merancangnya sebagai arsitektur tata kelola tingkat atas. Peluncurannya berlangsung pada 17 September 2026 di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Setda Kabupaten Bangli, bersamaan dengan lima inovasi digital lintas sektor lainnya.
Arsitektur tersebut membagi pengelolaan ke dalam tiga lapisan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan Layer Operasional, sedangkan Diskominfosan menangani Layer Control/Digital Orchestrator. Untuk bupati dan sekretaris daerah, tersedia Layer Executive View berupa dasbor manajerial.
CITA GOV diproyeksikan menghasilkan efisiensi belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp1,175 miliar per tahun. Proyeksi itu mencakup penghapusan aplikasi yang fungsinya berulang, efisiensi waktu kerja, serta mitigasi risiko siber.
Pembenahan tata kelola masih menjadi perhatian meski Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Bangli meningkat: dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024, lalu 2,79 pada 2025. Pemkab Bangli menilai masih ada kesenjangan karena nilai manajemen SPBE baru 1,09 dan audit TIK 1,00.
Penyelarasan lintas perangkat daerah
Sebelum forum akhir Oktober, Pemkab Bangli mengadakan Rapat Penyelarasan Proyek Perubahan CITA GOV pada 22 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan situs resmi Pemerintah Kabupaten Bangli, rapat di Ruang Rapat Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) itu dipimpin Kepala Diskominfosan I Nyoman Murditha. Pesertanya meliputi BKPAD, Bappeda, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, dan OPD terkait.
Pembahasan berlanjut dalam diskusi kelompok terarah (FGD) CITA GOV mengenai integrasi digital dan penguatan keamanan siber pada Kamis (29/10/2026). NusaBali melaporkan kegiatan itu berlangsung secara hibrida di Ruang Rapat Krisna, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli. Narasumbernya ialah Aris Kurniawan, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta Danang Jaya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Murditha menilai keterhubungan sistem harus disertai kerja sama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, inovatif, aman, dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan perlunya peraturan bupati untuk memperkuat regulasi, serta peningkatan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam kepemimpinan digital, literasi data, dan tata kelola teknologi informasi. Bagi Murditha, ukuran transformasi bukan sekadar hadirnya teknologi, tetapi pelayanan satu pintu yang mudah dijangkau, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Inovasi lintas sektor dan potensi pendapatan
Lima inovasi yang diluncurkan bersama CITA GOV menyasar fungsi pemerintahan yang berbeda. Menurut ANTARA News Bali, Sekretariat DPRD menghadirkan Penglipuran Bangli untuk mendukung parlemen tanpa kertas, sementara Sekretariat Daerah mengembangkan Integra-III berbasis platform Si-Bulan.
Inovasi lainnya ialah SI Tampan Jas Berdasi dari Satpol PP untuk ketertiban umum, Sintesis DTW Bangli dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk retribusi daya tarik wisata, serta Gencar Bangli dari BKPAD untuk optimalisasi pajak daerah.
Untuk pendapatan daerah, Sintesis DTW Bangli diproyeksikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pariwisata hingga 13 persen. Adapun Gencar Bangli menyasar potensi PAD dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan/minuman yang berpotensi mencapai Rp15,92 miliar, serta sektor perhotelan sebesar Rp5,54 miliar.
