Memeriksa kondisi dan kebutuhan warga
Di Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Maruli mendatangi empat lokasi: Pos Pengamanan Perbatasan Miangas, SMP Nanusa Miangas, Titik Nol Pulau Miangas, dan Kantor Border Crossing Station (BCS). Ia ingin melihat kondisi wilayah secara langsung sekaligus menilai pekerjaan pembangunan yang masih dibutuhkan masyarakat.
"Sebenarnya saya sudah berencana untuk datang ke sini untuk melihat, sekaligus mengevaluasi apa lagi yang mau dikerjakan," ujar Maruli.
BNPPDT akan menggunakan persoalan yang dihimpun selama peninjauan sebagai bahan pembahasan program. Kebutuhan warga menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan tersebut, dengan harapan akses terhadap infrastruktur dasar dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.
Turut mendampingi Maruli ialah Makhruzi Rahman selaku Sekretaris BNPPDT, Nurdin selaku Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Edi Nurhabad selaku Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, serta Topri Daeng Balaw selaku Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat.
Arahan program pada awal kepemimpinan
Kunjungan ke Miangas berlangsung setelah Maruli menerima serah terima tugas Kepala BNPPDT dari Mendagri Tito Karnavian di Jakarta pada Senin (19/10/2026). Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026), berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026, sebagaimana dilaporkan Media Indonesia.
Pada forum koordinasi internal perdana BNPPDT di Jakarta, Selasa (20/10/2026), Maruli mengarahkan jajarannya untuk memprioritaskan program ekonomi yang bisa segera dijalankan dengan biaya relatif terjangkau. Menurut laporan ANTARA News, ia juga meminta Kelompok Ahli BNPPDT membentuk tim pengkajian potensi setiap wilayah dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan tenaga ahli.
Letak, akses, dan riwayat lintas batas Miangas
Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Miangas merupakan pulau terluar Indonesia di sisi paling utara dan secara administratif berada di Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Luasnya sekitar 3,15 km², dengan jumlah penduduk 728 jiwa berdasarkan Sensus 2010. Jaraknya sekitar 126 km dari Kota Davao di Filipina dan sekitar 521 km dari Manado.
Akses udara tersedia melalui Bandara Miangas, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2016. Sejak 12 Maret 2017, Wings Air melayani rute dari Manado satu kali dalam sepekan, dengan pendaratan setiap Minggu.
Riwayat status wilayah pulau ini mencakup Arbitrase Internasional Kasus Pulau Palmas. Dalam putusan bertanggal 4 April 1928, arbiter tunggal Max Huber menetapkan seluruh pulau sebagai bagian wilayah Hindia Belanda. Filipina kemudian menerima putusan tersebut.
Hubungan lintas batas juga diatur melalui Perjanjian Keimigrasian yang ditandatangani Indonesia dan Filipina pada 4 Juli 1956. Penduduk perbatasan di Sangihe, Talaud, Nunukan, Balut, dan Sarangani diizinkan menyeberang untuk berdagang, mengunjungi keluarga, beribadah, dan berwisata. Miangas kemudian ditetapkan sebagai salah satu pos pemeriksaan lintas batas pada 1965.
Temuan akan dibahas, peninjauan berlanjut
Maruli mengatakan persoalan yang ditemukan di Miangas masih perlu dibahas untuk menentukan tindak lanjut. Pembahasan itu mencakup kemungkinan program yang dapat dikerjakan pada tahun berikutnya, bukan penetapan bahwa seluruh kebutuhan tersebut sudah masuk tahap pelaksanaan.
"Sementara ini saya mengumpulkan apa kira-kira permasalahan-permasalahan, nanti kita cari ide-ide apa yang bisa kita lakukan," katanya.
Peninjauan serupa akan diteruskan ke sejumlah kawasan perbatasan lainnya. BNPPDT berharap hasilnya memberi gambaran kebutuhan yang lebih lengkap untuk evaluasi dan penyusunan program selanjutnya.
