Pengembangan aplikasi dan anggaran akan diselaraskan
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Collaborative for Integrated Digital Transformation Government (CITA GOV), Kamis (29/10/2026), di Ruang Rapat Krisna, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli. Forum digelar secara luring dan daring dengan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Usulan pengembangan aplikasi maupun pengadaan teknologi informasi disepakati untuk diverifikasi melalui arsitektur CITA GOV. Anggarannya akan diselaraskan berdasarkan hasil evaluasi kelayakan sistem, sementara integrasi data mengacu pada kebijakan Bangli Satu Data.
Asisten I Setda Kabupaten Bangli, I Made Ari Pulasari, mengingatkan agar transformasi digital tidak dilakukan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah. Ia berharap CITA GOV menjadi dasar pengelolaan pemerintahan digital yang efisien dan terpadu, dengan kebutuhan masyarakat sebagai orientasinya.
Menurut Ari, keterhubungan antarsistem diperlukan agar warga dapat mengakses pelayanan dengan lebih praktis dan cepat. Pemkab Bangli mengharapkan CITA GOV menghasilkan layanan publik terpadu yang manfaatnya dirasakan masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah sistem digital.
Arsitektur tiga lapisan dan kebutuhan pengendalian
Menurut ANTARA News Bali, Diskominfosan Kabupaten Bangli merancang arsitektur CITA GOV dalam tiga lapisan. Layer Operasional berada di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedangkan Diskominfosan menangani Layer Control/Digital Orchestrator. Untuk bupati dan sekda, tersedia Layer Executive View berupa dashboard manajerial.
Data Diskominfosan Bangli mencatat kenaikan Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024, lalu 2,79 pada 2025. Namun, Pemkab Bangli menilai kemampuan pengendalian belum memadai untuk mengimbangi pertumbuhan aplikasi. Penilaian itu merujuk pada nilai manajemen SPBE sebesar 1,09 dan audit TIK sebesar 1,00.
CITA GOV diproyeksikan menghemat belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp1,175 miliar per tahun. Proyeksi tersebut mencakup penghapusan duplikasi aplikasi, penghematan waktu kerja, serta mitigasi risiko siber.
Peluncuran dan penyelarasan sebelum FGD
CITA GOV sebelumnya diluncurkan pada 17 September 2026 bersama lima inovasi sistem digital terpadu lintas sektor lainnya. Kelimanya ialah Penglipuran Bangli dari Sekretariat DPRD, Sintesis DTW Bangli dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Integra-III dari Sekretariat Daerah, SI Tampan Jas Berdasi dari Satpol PP, serta Gencar Bangli dari BKPAD.
Menjelang FGD, Pemkab Bangli mengadakan Rapat Penyelarasan Proyek Perubahan CITA GOV pada 22 Oktober 2026 di Ruang Rapat BKPAD Kabupaten Bangli. Berdasarkan keterangan di situs resmi Pemkab Bangli, Kepala Diskominfosan I Nyoman Murditha memimpin rapat yang melibatkan BKPAD, Bappeda, Inspektorat, BKPSDM, Bagian Hukum, dan OPD terkait.
Kolaborasi, perlindungan data, dan penguatan ASN
Dalam FGD 29 Oktober, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menekankan perlunya sistem yang saling terhubung serta kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi menjadi kunci ekosistem digital yang inklusif, inovatif, aman, dan berkelanjutan.
Forum tersebut juga menempatkan keamanan siber dan perlindungan data pribadi sebagai perhatian utama. Pemkab Bangli mendorong penyusunan Peraturan Bupati tentang CITA GOV, sekaligus peningkatan kompetensi ASN dalam kepemimpinan digital, literasi data, dan tata kelola teknologi informasi.
