Menhan sebut pertahanan negara semakin kuat di tangan Prabowo
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pertahanan Indonesia mengalami penguatan signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resminya pada Rabu, menjelang peringatan dua tahun pelantikan presiden dan wakil presiden.
Sjafrie, yang dilantik sebagai Menhan pada 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih, menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan bersama TNI terus melaksanakan langkah strategis untuk membangun kekuatan pertahanan nasional yang tangguh dan modern. Langkah ini dinilai krusial mengingat Indonesia perlu mengantisipasi dampak konflik global yang sedang terjadi di berbagai wilayah.
Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia pada 20 Oktober 2024 bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, membawa pengalaman sebagai Menteri Pertahanan dari 2019 hingga 2024. Kepemimpinannya di sektor pertahanan terbukti melalui berbagai program modernisasi yang kini menuai hasil.
Akuisisi Alutsista dan Modernisasi Persenjataan
Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia menerima berbagai sistem persenjataan utama canggih. Kapal perang fregat buatan Italia KRI Brawijaya-320 diserahterimakan pada Juli 2025, disusul KRI Prabu Siliwangi-321 pada Desember 2025. Armada udara diperkuat dengan kedatangan pesawat tempur Rafale dari Prancis, dengan batch pertama tiba Januari 2026 dan batch kedua pada Mei 2026, sebagai bagian dari kontrak 42 unit senilai 8,1 miliar dolar AS yang ditandatangani tahun 2022.
Indonesia juga menerima drone Anka-S dari Turki pada September 2025 serta pesawat angkut Airbus A400M Atlas. Sebagian besar sistem persenjataan ini merupakan hasil pembelian yang dilakukan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Komitmen jangka panjang terlihat dari penandatanganan kesepakatan pembelian 48 unit pesawat tempur generasi kelima Kaan buatan Turki senilai 10 miliar dolar AS pada Juni 2025, yang akan dikirim dalam periode sepuluh tahun. Indonesia juga menandatangani perjanjian pertahanan dengan Prancis pada 28 Mei 2025 yang mencakup pesawat tempur Rafale tambahan dan kapal selam Scorpene, sebagai bagian dari program modernisasi militer ambisius yang berlangsung hingga pertengahan 2040-an.
Penguatan Teritorial Melalui YTP
Pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (YTP) menjadi salah satu program unggulan dalam penguatan pertahanan. Unit baru TNI Angkatan Darat ini diresmikan Presiden Prabowo pada 10 Agustus 2025, menggabungkan fungsi pertahanan dengan tugas teritorial meliputi ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan pembangunan daerah.
Hingga April 2026, TNI AD telah membangun 155 Batalyon Teritorial Pembangunan dari target 593 YTP di seluruh Indonesia. Target akhir program ini mencapai 750 unit di tingkat kabupaten/kota, termasuk 157 unit dukungan tempur dan administrasi. YTP dinilai mampu memperkuat pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan sekaligus mengoptimalkan lahan tidur untuk mendukung kemandirian pangan.
Anggaran dan Tantangan
Anggaran pertahanan 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun atau sekitar 11,6-11,8 miliar dolar AS, meningkat dari tahun sebelumnya namun tetap sekitar 0,8 persen dari PDB, termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Dari anggaran tersebut, sekitar 30 persen dialokasikan untuk pengadaan alutsista, sementara minimal 50 persen untuk kebutuhan operasional rutin seperti gaji personel.
Program modernisasi ini merupakan kelanjutan dari program Minimum Essential Force (MEF) yang diinisiasi tahun 2010 dan semula dijadwalkan selesai tahun 2024. Fase saat ini beralih fokus pada penguatan keamanan internal dan pertahanan teritorial eksternal, meskipun kendala pendanaan masih memengaruhi implementasinya.
Sjafrie Sjamsoeddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan periode 2010-2014 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tahun 2005 dan Pangdam Jaya 1997-1998, menekankan pentingnya pengembangan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan kerja sama pertahanan internasional.
Menhan menyatakan optimisme bahwa sistem pertahanan yang dibangun hingga saat ini mampu melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika geopolitik global.
