Belanja untuk jalan, sekolah, dan layanan kesehatan
Dedi mempertanyakan mengapa dana masih tersimpan di kas daerah ketika warga membutuhkan perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Ia menekankan bahwa uang negara harus segera kembali kepada masyarakat melalui belanja daerah.
"Hari ini di Kasda Bekasi masih ada Rp1 triliun. Uang dari masyarakat tadi disimpan di BJB, habis itu tidak dibelanjain. Ngapain dikumpulin tidak dibelanjain? Kan ini duit negara. Duit negara harus cepat balik ke rakyat," kata Dedi.
Ia meminta pengelolaan APBD diarahkan pada kebutuhan seperti jalan rusak, sarana pendidikan, serta fasilitas puskesmas dan rumah sakit. Menurut laporan IDN Times Jabar, Dedi juga meminta pembenahan tata ruang dan lingkungan Kabupaten Bekasi.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Dedi menyoroti banyaknya sekolah rusak serta layanan puskesmas yang menurutnya belum optimal. Ia meminta kecukupan anggaran puskesmas dipastikan dan perbaikan dilakukan pada SD, SMP, serta TK yang berada dalam kewenangan kabupaten.
Asep siapkan pakta integritas dan evaluasi
Menanggapi persoalan penyerapan anggaran, Asep seusai pelantikan menyatakan akan memberlakukan pakta integritas bagi seluruh perangkat daerah. Langkah itu ditujukan untuk memastikan target pekerjaan tercapai dan instruksinya dijalankan. Menurut Asep, jajarannya telah menyanggupi target penyerapan anggaran hingga 97 persen.
Asep mengatakan kinerja perangkat daerah akan dievaluasi secara berkala, termasuk dalam menanggapi kebutuhan warga. "Apabila tidak menjalankan instruksi saya atau tidak merespons keluhan masyarakat, enam bulan sekali saya ganti," katanya.
Ia mengakui serapan anggaran yang rendah turut memperlambat penanganan jalan rusak dan fasilitas publik yang belum memadai. Evaluasi tersebut, menurut Asep, menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan sekaligus memperbaiki pelayanan, termasuk layanan kesehatan yang masuk prioritas daerah.
Sorotan pada SILPA dan postur APBD
Dalam sambutannya, Dedi membandingkan dana Bekasi yang belum terpakai dengan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diproyeksikan defisit lebih dari Rp1 triliun. Ia juga mengingat pengalamannya sebagai Bupati Purwakarta: keuangan daerah itu pernah minus Rp300 miliar, sementara Bekasi saat itu mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hingga Rp1,8 triliun.
IDN Times Jabar melaporkan bahwa Dedi menyebut rata-rata SILPA Bekasi mencapai Rp1 triliun hingga Rp2 triliun setiap tahun. Ia menilai besarnya sisa anggaran itu ironis karena kebutuhan pembangunan infrastruktur masih banyak, tetapi dana yang tersedia belum terserap maksimal.
Sebagai gambaran anggaran tahun ini, data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 21 Februari 2026 yang dikutip ANTARA News Megapolitan mencatat pendapatan daerah Bekasi sebesar Rp7,280 triliun dan belanja daerah Rp7,703 triliun. Porsi belanja terbesar adalah belanja pegawai, senilai Rp3,563 triliun.
Sebelumnya, pada akhir Desember 2025, Asep yang masih menjabat sebagai Plt Bupati Bekasi menyampaikan proyeksi SILPA APBD 2025 yang menembus Rp422 miliar. Menurut Go Bekasi, dana itu sudah diperhitungkan dalam struktur APBD 2026 dengan total Rp7,7 triliun.
Pengadaan diminta bebas tekanan
Selain mendesak percepatan belanja, Dedi mengingatkan Asep untuk memusatkan perhatian pada tugas kepala daerah dan tidak ikut mengurus bisnis. Tender proyek, katanya, harus terbuka dan profesional. "Bupati fokus saja pada pekerjaan. Saya yakin gaji bapak sudah cukup," ujarnya.
Menurut Harapan Rakyat, Dedi juga melarang keterlibatan Asep dalam praktik bagi-bagi proyek pemerintah. Ia meminta pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, tanpa campur tangan maupun tekanan kelompok kepentingan. Dedi menilai pembagian proyek akibat tekanan masih menjadi salah satu celah korupsi di daerah.
Dari pelaksana tugas menjadi bupati definitif
Pelantikan tersebut menetapkan Asep sebagai bupati untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Sebelumnya, ia menjadi pelaksana tugas setelah KPK menetapkan Bupati Bekasi saat itu, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka korupsi ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi pada Desember 2025, sebagaimana dilaporkan IDN Times Jabar.
Pada 14 September 2026, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada Ade.
Proses pengangkatan Asep sebagai bupati definitif kemudian melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada 16 Oktober 2026 untuk mengumumkan pengusulannya. Keputusan pengesahan pengangkatan diterbitkan Kementerian Dalam Negeri pada 19 Oktober 2026.
