Perolehan kursi dan peluang membentuk pemerintahan
Komite Pemilihan Umum Pusat Israel mengumumkan penghitungan lengkap pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dari 120 kursi Knesset, blok Netanyahu mendapatkan 53 kursi, sedangkan oposisi utama pimpinan Gadi Eisenkot meraih 48. Sisanya terbagi antara Joint List dengan 11 kursi dan Ra'am dengan delapan kursi.
Gabungan perolehan Joint List dan Ra'am hampir dua kali jumlah kursi keduanya di parlemen sebelumnya, yakni 10. Hasil ini juga menjadi rekor bagi kelompok politik yang didominasi warga Arab, melampaui 15 kursi yang diraih Joint List pada 2020 ketika Ra'am masih menjadi bagian dari aliansi itu.
Di tingkat partai, Likud pimpinan Netanyahu tetap menjadi faksi terbesar dengan 27 kursi. Yashar yang dipimpin Eisenkot meraih 21 kursi, sementara B'Yachad pimpinan Naftali Bennett memperoleh 12 kursi. Namun, kekuatan keseluruhan blok Netanyahu menyusut. Menurut The Jerusalem Post, blok itu menguasai 68 kursi di Knesset yang masa jabatannya berakhir, setelah meraih 64 kursi pada pemilu 2022.
Reuters dan Associated Press melaporkan kebuntuan karena kedua blok utama sama-sama tidak mencapai mayoritas absolut 61 kursi. Oposisi bersama Joint List dan Ra'am secara matematis memiliki 67 kursi, tetapi sejumlah pemimpin oposisi menolak membentuk pemerintahan bersama partai-partai Arab.
Meski demikian, ambang mayoritas absolut itu berbeda dari syarat pemungutan suara kepercayaan awal. The Jerusalem Post menjelaskan bahwa hukum Israel mensyaratkan mayoritas suara yang diberikan, bukan selalu 61 suara setuju. Pemerintahan Bennett-Lapid, misalnya, disetujui pada 2021 dengan 60 suara mendukung, 59 menolak, dan satu abstain.
Syarat kerja sama dan dukungan dari luar koalisi
Sikap para tokoh oposisi terhadap partai Arab tidak seragam. Menurut NPR, Eisenkot masih membuka peluang kerja sama dengan sejumlah syarat, termasuk pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis serta pernyataan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris.
Ketua Partai Democrats Yair Golan justru menyerukan pembentukan pemerintahan bersama partai-partai Arab untuk menggantikan Netanyahu. NPR dan CBS News melaporkan seruan tersebut.
Joint List menawarkan kemungkinan dukungan tanpa harus masuk secara resmi ke dalam koalisi. Menurut The Jerusalem Post, Ahmad Tibi mengatakan partainya tidak meminta jabatan menteri. Dukungan dari luar akan dipertimbangkan dengan imbalan komitmen untuk menangani kriminalitas di komunitas Arab dan menghentikan penggusuran rumah warga Bedouin.
Keterwakilan Arab dan tuntutan pemilih
Joint List dipimpin Yousef Jabareen dan menyatukan Hadash, Ta'al, serta Balad yang memiliki latar ideologi berbeda. Agenda aliansi itu mencakup kesetaraan kewarganegaraan, perlindungan hak masyarakat Arab, dan perubahan kebijakan terhadap Palestina. Ra'am di bawah Mansour Abbas lebih pragmatis dalam menjalin kerja sama pemerintahan; partai tersebut pernah bergabung dengan koalisi Bennett pada 2021.
Sebanyak 19 kursi dari kedua daftar itu tidak berarti seluruh wakilnya beretnis Arab. Ofer Cassif, politikus Yahudi dari Hadash, berada di Joint List. Ra'am juga memasukkan Yoav Segalovitz, mantan pejabat senior kepolisian Israel yang beretnis Yahudi, dalam daftar kandidatnya. Meski demikian, basis dukungan utama keduanya tetap masyarakat Arab Israel, yang mencakup sekitar 21 persen penduduk negara itu.
Kenaikan perolehan kursi tersebut berlangsung di tengah partisipasi pemilu nasional sebesar 77,9 persen, dengan 5.716.665 suara masuk menurut Komite Pemilihan Umum Pusat. Tingkat kehadiran itu merupakan yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Reuters mengaitkan meningkatnya mobilisasi pemilih Arab dengan kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintahan Netanyahu, diskriminasi, kriminalitas, dan ketegangan antarkomunitas. Dalam wawancara di Nazareth pada 28 Oktober 2026, sebagian warga menyatakan ingin membatasi pengaruh sayap kanan sekaligus mendorong perubahan kebijakan yang menyentuh kehidupan mereka.
Tuntutan warga mencakup keamanan di tengah tingginya kekerasan di sejumlah wilayah Arab, perbaikan pendidikan, pendanaan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, kesempatan ekonomi, dan pelayanan publik yang setara. Perang Gaza juga memengaruhi sikap sebagian pemilih serta memperbesar ketegangan antara pemerintah dan komunitas Arab yang memiliki ikatan sejarah, identitas, dan keluarga dengan masyarakat Palestina.
Kepada Reuters, Jabareen menyampaikan bahwa bertambahnya keterwakilan perlu digunakan untuk memperjuangkan keamanan masyarakat dan kesetaraan hak. Ia juga ingin membuka kembali proses perdamaian menuju pembentukan negara Palestina.
Tuduhan Likud terhadap hasil pemilu
Likud menuding partai-partai Arab mencuri pemilu melalui intervensi dan pendanaan asing. Komite Pemilihan Umum Pusat menyatakan tuduhan pelanggaran sistematis tidak memiliki dasar. Shin Bet menyelidiki dugaan tersebut, sedangkan Qatar membantah tuduhan pendanaan.
Jadwal penetapan dan pembentukan pemerintahan
Menurut The Jerusalem Post, penyerahan hasil resmi kepada Presiden Isaac Herzog dijadwalkan pada 4 November 2026. Knesset ke-26 dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah pada 10 November 2026.
Setelah hasil resmi diterbitkan, Herzog akan berkonsultasi dengan seluruh fraksi sebelum menunjuk seorang anggota Knesset untuk membentuk pemerintahan. Kandidat pertama akan mendapat waktu 28 hari, yang dapat diperpanjang hingga 14 hari.
