Permintaan penjelasan kepada perusahaan
Nama Wilmar, Sinar Mas melalui SMART, Musim Mas, serta Royal Golden Eagle melalui Apical dan Asian Agri muncul dalam sejumlah unggahan media sosial yang disoroti Zulfikar. Semuanya merupakan kelompok usaha besar di bidang pengolahan dan perdagangan sawit Indonesia. Penyebutan itu belum disertai dokumen pengapalan yang ditemukan Zulfikar untuk memastikan pemasok langsung ke Israel.
Melalui laporan berbahasa Inggris di Middle East Monitor, Zulfikar meminta perusahaan-perusahaan tersebut membuka tujuan akhir penjualan produknya. Menurut dia, perusahaan dapat menunjukkan bukti bila minyak sawit mereka tidak dikirim ke Israel. Sebaliknya, publik berhak mengetahui apabila pengiriman itu memang berlangsung. Ia juga menyatakan Sinar Mas belum menjawab pertanyaan wartawan mengenai persoalan ini.
Nilai perdagangan dan posisi pasar Israel
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diberitakan Bisnis.com mencatat ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya dengan kode HS 1511 ke Israel senilai US$14,6 juta, sekitar Rp261,06 miliar, selama Januari–September 2026. Porsinya sebesar 0,07 persen dari nilai ekspor kelompok produk tersebut ke seluruh negara, yang mencapai US$21,07 miliar pada periode yang sama.
Gambaran untuk periode sebelumnya tercantum dalam data Kementerian Pertanian yang bersumber dari BPS, sebagaimana dilaporkan Republika Online. Ekspor sawit beserta hasil pertanian dan produk olahannya ke Israel pada 2023 berjumlah 29.605,14 ton dengan nilai US$28,06 juta. Pada 2024, volumenya menjadi 22.357,01 ton senilai US$22,46 juta. Untuk Januari–Agustus 2026, tercatat 10.405,54 ton dengan nilai US$12,34 juta.
Penelitian Fidelis Adhiyatna Bagaskara dan Rizal Budi Santoso dari Universitas Widyatama, Bandung, menunjukkan perbedaan posisi kedua negara dalam perdagangan CPO. Selama 2020–2025, Indonesia memasok rata-rata 71,1 persen dari seluruh impor CPO Israel. Namun, pembelian Israel menyerap kurang dari 0,12 persen dari total ekspor CPO Indonesia pada periode itu. Temuan tersebut dimuat dalam penelitian berjudul "An Analysis of Indonesia's Trade Policy on the Sustainability of CPO Trade with Israel, 2020–2025".
Perdagangan Indonesia dengan Israel juga mencakup komoditas selain CPO. Menurut Republika Online, total ekspor Indonesia ke Israel selama Januari–September 2026 mencapai US$199,2 juta, atau sekitar 0,09 persen dari nilai ekspor kumulatif Indonesia. Sebagai pembanding, nilainya tercatat US$249,8 juta pada 2025 dan US$183,6 juta pada 2024. Barang yang diekspor antara lain margarin, lemak hewani, kertas dan karton, mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, pakaian rajutan, bahan kimia organik, serta barang dari besi dan baja.
Usulan larangan ekspor dan pelacakan tujuan barang
Zulfikar mengajukan empat langkah dalam laporannya. Selain meminta Kementerian Perdagangan melarang ekspor minyak sawit, kelapa, dan produk turunannya ke Israel, ia mengusulkan kewajiban bagi eksportir untuk mendeklarasikan tujuan akhir barang agar pengiriman tidak transit melalui Singapura atau Hong Kong.
Dua langkah lainnya menyasar keterbukaan perusahaan dan pengawasan publik. Kelompok usaha sawit besar diminta mengumumkan tujuan penjualan minyak mereka, termasuk penjualan melalui pedagang perantara. Zulfikar juga mengusulkan agar DPR mengadakan dengar pendapat publik dan meminta BPS menerbitkan data perdagangan tersebut setiap bulan.
Menurut Zulfikar, Israel masih bisa membeli pasokan dari negara lain. Ia berpendapat penghentian ekspor Indonesia tidak serta-merta membuat petani dan produsen dalam negeri kehilangan pasar.
Sementara itu, penelitian Universitas Widyatama menemukan bahwa aturan ekspor Indonesia tidak memberikan perlakuan berbeda kepada Israel. Status hubungan diplomatik bukan dasar pembatasan dalam ketentuan bea keluar, pungutan dana perkebunan kelapa sawit, harga referensi ekspor, maupun larangan ekspor sementara pada 2022.
Sebagai perbandingan, Zulfikar menyebut kebijakan Malaysia pada Desember 2023 yang melarang kapal Israel bersandar dan melarang kapal mana pun yang menuju Israel memuat kargo di pelabuhannya. Menurut dia, Indonesia masih mengizinkan perusahaan pelayaran Israel, ZIM, masuk ke pelabuhan Indonesia.
Kampanye BDS dan rujukan hukum internasional
Tuntutan penghentian perdagangan juga disuarakan Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Indonesia melalui kampanye "Stop Sawit ke Israel". Kampanye ini meminta ekspor minyak sawit serta seluruh hubungan dagang Indonesia dengan Israel dihentikan.
Salah satu pendiri sekaligus Ketua/Inisiator BDS Indonesia, Muhammad Syauqi Hafiz, menempatkan kampanye sawit itu sebagai bagian dari tuntutan pemutusan hubungan dagang yang lebih luas. Ia menghubungkannya dengan persoalan kemanusiaan di Palestina serta dampak lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Dalam laporannya, Zulfikar merujuk putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Januari 2024 yang memerintahkan Israel mengambil langkah untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Ia juga mengutip kesimpulan Komisi Penyelidikan PBB pada September 2025 bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, disertai seruan agar semua negara menghentikan perusahaan mereka dari memberikan bantuan. Israel menolak temuan-temuan tersebut.
Seruan Albanese dan MUI
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, turut menyerukan tindakan konkret saat berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2026. Di Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2026, Jumat (23/10/2026), ia mengatakan dukungan politik dan diplomasi saja belum cukup.
"Sekali lagi saya memanggil Indonesia, soal Palestina ini bukan hanya isu tentang Islam. Kita harus bertindak. Perkataan itu perlu, tapi tidak cukup. Perlu tindakan dan terarah supaya tidak kacau," kata Albanese. Ia meminta masyarakat Indonesia memandang Palestina sebagai persoalan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia, bukan hanya konflik agama.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyerukan penguatan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut boikot sebagai sarana tekanan ekonomi untuk mendukung perjuangan Palestina.
"Boikot adalah alat yang sah, efektif, dan merupakan kewajiban syariah bagi umat Islam dalam mendukung Palestina," kata Sudarnoto dalam konferensi pers di Kantor MUI. Ia meminta pemerintah menerbitkan daftar resmi produk yang terafiliasi dengan Israel agar masyarakat memiliki informasi yang jelas dan tidak keliru menentukan sasaran boikot.
