Agenda belum diungkap, pernyataan bersama disiapkan
Kepastian rencana kunjungan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang kepada IDN Times melalui pesan singkat, Senin (26/10/2026). Baik Yvonne maupun Kedutaan Besar Singapura di Jakarta belum mengungkap isu yang akan dibicarakan. Seusai pertemuan, kedua menteri direncanakan menyampaikan pernyataan bersama.
Bagi Arrmanatha, ini akan menjadi pertemuan pertamanya dengan Vivian sejak ditunjuk menggantikan Sugiono pada akhir September lalu. Vivian juga akan menjadi menteri luar negeri kedua dari negara sahabat yang menemuinya sejak ia menjabat.
ANTARA News melaporkan, Arrmanatha Christiawan Nasir dilantik pada 1 Oktober 2026, sementara Sugiono beralih menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelum menjadi menlu, diplomat karier tersebut menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024.
Kabut asap membayangi hubungan kedua negara
Rencana kedatangan Vivian bertepatan dengan meningkatnya ketegangan Indonesia-Singapura. Asap dari karhutla di Indonesia telah menurunkan kualitas udara Singapura. Pemerintah Singapura pun sempat menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap sejumlah perusahaan yang terlibat.
Meski demikian, kondisi udara Singapura membaik menjelang kunjungan tersebut. Menurut Kompas.id, pada Senin (26/10/2026) pukul 14.00 waktu setempat, kualitas udara kembali berada dalam kategori sedang. Indeks Standar Pencemaran Udara (PSI) 24 jam tercatat 67–72, dengan konsentrasi PM2,5 per jam sebesar 24–32 mikrogram per meter kubik. Pada Sabtu (24/10/2026), PSI masih berada di rentang 108–151, atau kategori tidak sehat.
Dasar hukum dan cakupan penindakan Singapura
Singapura memiliki Transboundary Haze Pollution Act (THPA), yang berlaku sejak 2014. Kompas.com menjelaskan, aturan ini menjangkau perusahaan dengan kegiatan di luar Singapura apabila kegiatan tersebut menyebabkan atau turut menyumbang polusi kabut asap di negara itu.
Jika terbukti bersalah, perusahaan dapat didenda hingga 100.000 dolar Singapura, sekitar Rp1,4 miliar, per hari selama polusi asap berlangsung. Total dendanya dibatasi maksimal 2 juta dolar Singapura, atau sekitar Rp28 miliar.
THPA juga pernah digunakan dalam krisis kabut asap 2015. Menurut laporan Kompas.com, saat itu Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) mengirim surat hukum kepada enam perusahaan di Indonesia. Penyelidikan atas empat perusahaan dalam kasus tersebut masih berjalan hingga 2026.
Menteri Senior Singapura K. Shanmugam, sebagaimana dikutip Greenpeace Indonesia, menyatakan bahwa pemerintahnya untuk pertama kali akan menyasar grup perusahaan serta penerima manfaat di balik perkebunan milik perorangan. Singapura juga akan mengkaji kemungkinan langkah hukum, regulasi, dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Peringatan kepada perusahaan dan batas penyerahan dokumen
Kompas.com melaporkan, NEA telah mengirim surat pemberitahuan tindakan pencegahan terkait karhutla kepada 10 perusahaan Indonesia. Surat untuk tujuh perusahaan diterbitkan pada 16 Oktober 2026, disusul tiga perusahaan lainnya pada 19 Oktober 2026. NEA meminta mereka mengerahkan petugas pemadam, menghentikan pembakaran yang berlangsung, tidak melakukan pembakaran baru, serta mengirimkan rencana tindakan.
Tiga penerima peringatan itu juga menghadapi gugatan warga Sumatera Selatan. Menurut Greenpeace Indonesia, PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan PT SBA Wood Industries digugat oleh warga yang terkena kabut asap akibat kebakaran berulang di dalam konsesi. Ketiganya merupakan bagian dari grup Asia Pulp & Paper (APP). Perkara tersebut telah sampai pada tahap kasasi dan masih menunggu putusan Mahkamah Agung.
Sementara itu, Kompas.id melaporkan bahwa 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura sudah mengonfirmasi penerimaan permintaan dokumen dan informasi dari NEA. Tiga di antaranya belum menyatakan bersedia memenuhi permintaan tersebut. Sampai Senin (26/10/2026), NEA belum memublikasikan hasil penyelidikan maupun menetapkan pelanggaran. Batas waktu penyerahan dokumen adalah 2 November 2026.
