Legislator Minta Kredibilitas Survei harus Dijaga, Jangan Dijadikan Alat Serangan Personal
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Labib, mengeluarkan kritik tajam terhadap hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam kategori menteri berkinerja terburuk dengan skor -159.
Labib, yang mewakili Dapil Jawa Timur X (Lamongan dan Gresik) untuk periode 2024-2029, menegaskan bahwa lembaga riset seharusnya menjadi instrumen evaluasi kebijakan yang ilmiah, objektif, dan terukur. Menurutnya, survei tidak boleh diturunkan kelasnya menjadi alat untuk menyerang karakter atau personal seseorang secara tidak berimbang.
Survei CELIOS yang dilaksanakan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 tersebut melibatkan 1.142 responden yang terdiri dari kalangan ahli dan masyarakat umum. Metodologi yang digunakan mencakup non-probability sampling melalui Meta Ads dengan pembobotan untuk kelompok masyarakat umum, serta snowball sampling untuk kelompok ahli. Dalam hasil survei ini, Bahlil menduduki posisi terbawah bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang memperoleh skor -158.
Tuntutan Metodologi yang Kredibel
Legislator yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2015-2018 ini menyayangkan jika lembaga riset terkesan hanya mengejar rilis bombastis demi popularitas semata, dengan mengabaikan tradisi akademis dan metodologi penelitian yang kuat.
Labib menekankan bahwa riset yang mengklaim diri ilmiah wajib memiliki kriteria serta metodologi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Penilaian kinerja menteri tidak boleh sekadar bersandar pada persepsi kualitatif yang rentan bias kepentingan atau sentimen media sosial.
Parameter survei yang kredibel, menurut Labib, setidaknya harus memenuhi empat syarat mendasar:
- Keterukuran populasi dan sampel yang representatif
- Kejelasan indikator capaian kinerja kuantitatif
- Keterujian alat analisis data
- Independensi lembaga riset dari agenda politis dan dorongan pencitraan instan
Capaian Kinerja ESDM di Bawah Kepemimpinan Bahlil
Kritik Labib didasarkan pada sejumlah capaian objektif yang dicapai Kementerian ESDM. Berdasarkan data resmi kementerian, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56% dari target Rp127,48 triliun. Pencapaian ini diiringi dengan perolehan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Tren positif berlanjut di tahun 2026, di mana hingga Juli, PNBP Kementerian ESDM telah mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69% dari target tahun ini sebesar Rp136,18 triliun. Data per 12 Juli 2026 dari Wakil Menteri Yuliot Tanjung kepada Komisi XII DPR menunjukkan realisasi Rp85,58 triliun atau 62,84% dari target.
Pencapaian bersejarah juga terjadi di sektor migas, di mana untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir, lifting minyak Indonesia pada 2025 mencapai target APBN dengan realisasi 605,3 ribu barel per hari (MBOPD) atau 100,05% dari target yang ditetapkan.
Di sektor ketenagalistrikan, kapasitas terpasang listrik nasional pada 2025 meningkat sekitar 7 gigawatt (GW), membawa total kapasitas terpasang menjadi sekitar 107,51 GW, yang berarti pertumbuhan 6,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dukungan dari Komisi Parlemen
Capaian Bahlil juga mendapat pengakuan dari Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Pada Januari 2025, komisi tersebut secara khusus memuji kinerja Menteri Bahlil, terutama dalam optimalisasi PNBP, pencapaian lifting migas yang melampaui target APBN, dan peningkatan konsumsi listrik per kapita.
Bahlil, yang secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024 melalui aklamasi di Munas XI Golkar menggantikan Airlangga Hartarto, juga konsisten menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. Ia terus mengawal kebijakan tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan melibatkan pelaku usaha lokal agar pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara adil.
Konteks Survei Industri Sebelumnya
Menariknya, survei CELIOS bukanlah penilaian kritis pertama terhadap kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM. Pada September 2025, survei BCM Insights terhadap lebih dari 1.000 eksekutif di sektor minyak, gas, energi terbarukan, dan pertambangan menemukan bahwa 68% responden menyatakan kebijakan pemerintah di bawah Bahlil tidak selaras dengan kebutuhan industri, memberikan skor kinerja keseluruhan 5,0 dari 10.
Labib mengimbau seluruh lembaga riset dan akademisi untuk tetap menjaga marwah keilmuan dengan menyajikan kajian yang konstruktif, berimbang, dan beretika. Komisi VI DPR RI bersama jajaran pemerintah, tegasnya, akan terus berfokus pada pengawasan dan pencapaian kerja nyata yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat luas, ketimbang terdistraksi oleh kontroversi hasil survei yang tidak memenuhi kaidah keilmuan objektif.
