Hasto kembali menyoroti syarat pendidikan
Dalam keterangannya pada Sabtu (31/10/2026), Hasto mengaitkan putusan tersebut dengan persoalan penyetaraan ijazah yang sejak awal ia soroti. Ia menyebut penyetaraan itu menggunakan surat keterangan, sementara menurutnya ijazah Gibran tidak ditemukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasto menilai kebohongan dalam politik tidak akan bertahan selamanya, terutama jika melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. "Disitulah kebenaran akan mencari jalannya sendiri," ujarnya.
Terkait syarat pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA dalam putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Meski demikian, MK menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Advokat Denny Indrayana menilai putusan MA selaras dengan putusan MK. Menurut Denny, keduanya menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjabat sebagai wakil presiden.
Surat yang disengketakan dan perjalanan perkara
Perkara di MA menyangkut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan dokumen itu di Jakarta pada 6 Agustus 2019. Dalam putusannya, MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat itu ditarik dan dimusnahkan, serta membebankan biaya perkara kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sengketa ini diajukan oleh advokat H.M. Subhan terhadap Kemendikdasmen. Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta menolak gugatannya pada 21 Mei 2026 dalam perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Putusan tersebut kemudian dikuatkan PT TUN Jakarta pada 12 Agustus 2026.
Subhan lalu menempuh kasasi. Kepaniteraan MA menerima permohonannya pada 23 September 2026 dan mencatatkannya dalam register pada 8 Oktober 2026 dengan nomor 742 K/TUN/2026.
Majelis yang diketuai Yulius, dengan Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai hakim anggota, memutus perkara itu pada 30 Oktober 2026.
MA masih menyiapkan informasi putusan
Hingga 30 Oktober 2026, salinan lengkap putusan kasasi belum tersedia. Juru Bicara MA Heru Pramono menyampaikan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Informasi diharapkan dapat disampaikan pada Senin.
