Menyampaikan tuntutan di ujung Gang Kutai Utara
Ketua Pejuang Merah Putih, Bangun Satoto, memimpin rombongan dalam aksi tersebut. Sebelum menuju kediaman Jokowi, mereka berkonvoi dengan sepeda motor dan menyampaikan aspirasi di sejumlah tempat, termasuk sekolah Gibran, yakni SDN 16 Mangkubumen dan SMPN 1 Manahan, serta DPRD Solo, PDIP, dan Gerindra.
iNews.id melaporkan rombongan sampai di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, pukul 11.00 WIB. Di ujung gang yang menjadi akses utama ke rumah Jokowi itu, mereka membacakan tuntutan di hadapan wartawan. Poster yang dibawa juga memuat desakan agar Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden.
Isi dua surat dan penyerahannya melalui Paspampres
Menurut iNews.id, rombongan menitipkan dua lembar surat. Surat pertama ditulis tangan, berisi permintaan agar Jokowi tidak menyebut pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya dan ijazah Gibran dengan istilah "operasi politik" atau "penumpang gelap". Surat kedua mempersoalkan dugaan upaya Jokowi melanjutkan rezim untuk mempertahankan pengaruh politik. Kelompok itu menilai upaya tersebut tidak etis dan tidak mendidik.
Surat pertama menanggapi pernyataan Jokowi pada 16 Oktober 2026. Seperti diberitakan detikNews, saat berbicara di rumahnya di Sumber, Solo, Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran sebagai "operasi politik" yang ditunggangi "penumpang gelap" untuk menurunkan reputasi politik keduanya.
Perwakilan Paspampres, Zainuddin, menerima surat dari rombongan. Ia menjelaskan bahwa mereka sebenarnya boleh bertemu Jokowi, asalkan mengikuti prosedur dan menunggu giliran seperti tamu lain. Namun, rombongan memilih tidak menunggu karena masih memiliki agenda lain.
Zainuddin mengatakan surat itu akan lebih dahulu diserahkan kepada ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, sesuai prosedur, lalu diteruskan kepada Jokowi. Rombongan meninggalkan lokasi setelah menitipkan surat.
Bangun meminta Jokowi mendorong Gibran mundur
Bangun menyatakan aksi tersebut dilandasi kepedulian terhadap konstitusi dan etika politik. Menurutnya, hak berpolitik yang dijamin konstitusi dan undang-undang harus dijalankan dengan menaati hukum, bukan melalui rekayasa politik. Ia mengkritik apa yang dinilainya sebagai ambisi untuk meneruskan pengaruh pemerintahan Jokowi.
Ia juga menuding jabatan wakil presiden yang dipegang putra Jokowi itu sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Bangun menduga ada kepentingan negara asing yang menghendaki berlanjutnya pengaruh Jokowi karena menilai kebijakan semasa pemerintahannya menguntungkan mereka. Tuduhan dan dugaan tersebut merupakan pernyataan Bangun dalam aksi, bukan kesimpulan hukum yang telah terbukti.
Bangun mengklaim desakan masyarakat agar Gibran mundur semakin luas, tetapi tidak menyertakan rincian data atau bukti pendukung. Ia meminta Jokowi turun tangan mendorong putranya mengundurkan diri untuk menghindari kemungkinan pemakzulan, yang menurutnya akan mempermalukan dan merendahkan harga diri. Dalam seruan penutup, ia meminta Jokowi dan Gibran bersikap jujur serta mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI.
Riwayat gugatan ijazah dan putusan tentang syarat pendidikan
Bangun, alumnus Universitas Gadjah Mada, sebelumnya menggugat keaslian ijazah Jokowi bersama Top Taufan Hakim melalui mekanisme citizen lawsuit. RRI.co.id melaporkan perkara nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta itu diputus pada 14 April 2026 dengan amar tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
Majelis hakim menerima eksepsi para tergugat sehingga tidak memeriksa pokok perkara. Para penggugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp537.000.
Adapun mengenai syarat pendidikan Gibran, Suara.com melaporkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima pada 6 Oktober 2026. Alasannya, pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan belum menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA. Namun, MK sekaligus menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
Hambatan politik dalam wacana pemakzulan
Penilaian analis yang dimuat Suara.com menyebut pemakzulan Gibran akan menghadapi hambatan politik besar. Tujuh partai pendukung pemerintahan Prabowo menguasai 470 dari total 580 kursi DPR, atau sekitar 81 persen. Sementara itu, PDIP memiliki 110 kursi, sekitar 19 persen.
Menurut analisis tersebut, proses pemakzulan harus melalui pendapat DPR, pemeriksaan MK, lalu keputusan akhir MPR. Tanpa dukungan partai-partai pemerintah, terutama Gerindra, proses itu dinilai hampir pasti terhenti di DPR.
