Denny belum ungkap sikap terperinci PDIP
Dalam keterangan yang dikutip iNews.id pada Jumat (30/10/2026), Denny menjelaskan pendekatannya kepada PDIP saat ditanya mengenai partai lain yang dihubungi selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Saya komunikasi dengan teman-teman PDIP, eh mereka kelihatannya sedang berproses secara internal," katanya.
Denny tidak bersedia menyebut nama elite PDIP yang berkomunikasi dengannya. Ia juga belum bisa menguraikan lebih jauh posisi partai itu mengenai pemakzulan. Mengenai pertemuan, ia mengatakan, "Kalau pertemuan terbukanya belum, belum ada."
Sebelumnya, pada 7 Oktober 2026, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyatakan partainya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Menurut Guntur, temuan hakim menyangkut kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral sehingga perlu ditindaklanjuti lewat mekanisme kelembagaan yang terbuka. PDIP juga meminta KPU menjelaskan bagaimana persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 diverifikasi.
Putusan MK dan tanggapan Gibran
Persoalan dokumen pendidikan Gibran dibahas dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah Gibran yang setara SMA. Dokumen yang tersedia berupa certificate of attendance, yang tidak menerangkan bahwa pemegangnya berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Meski demikian, MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Penentuan keabsahan syarat calon diserahkan kepada lembaga lain yang berwenang menurut UUD 1945.
Menanggapi putusan itu pada 7 Oktober 2026, Gibran mengaku bingung. Ia beralasan tidak mungkin dapat berkuliah hingga S1 di Singapura apabila tidak lulus SMA. Gibran menyatakan tetap menghormati seluruh proses di MK dan akan berfokus bekerja untuk menyukseskan program pemerintah.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta polemik tersebut dihentikan karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia menilai perdebatan yang terus berlarut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memengaruhi iklim investasi, serta memengaruhi kepercayaan terhadap stabilitas politik.
Pendekatan ke parlemen dan pertemuan dengan PKS
Seusai putusan MK, tim hukum penggugat beralih dari jalur pengadilan ke parlemen. Mereka menyusun surat untuk meminta audiensi dengan fraksi-fraksi DPR, MPR, dan pimpinan DPD. Refly Harun, selaku kuasa hukum Denny, menyebut hak konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan berada pada DPR. Denny juga menyatakan pihaknya akan mendatangi Istana.
Pada 14 Oktober 2026, Denny bersama rombongan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) diterima di DPP PKS, Jakarta. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan kesiapan partainya menyalurkan aspirasi publik terkait putusan MK mengenai ijazah Gibran. Ia meminta Fraksi PKS menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR agar persoalan itu ditindaklanjuti secara konstitusional.
Namun, menurut pengakuan Denny hingga pertengahan Oktober 2026, belum ada fraksi DPR yang secara resmi mulai menginisiasi pemakzulan Gibran. Ia menyebut diperlukan sedikitnya dua fraksi. Denny menggambarkan semua pihak masih mengambil sikap menunggu, termasuk Presiden Prabowo dan koalisi Gerindra.
Tahapan pemberhentian menurut UUD 1945
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden. Untuk mengajukan permintaan kepada MK, DPR memerlukan dukungan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat itu sendiri harus dihadiri setidaknya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. MK wajib memberikan putusan dalam waktu 90 hari.
Apabila pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari. Keputusan pemberhentian mensyaratkan kehadiran sedikitnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan persetujuan setidaknya dua pertiga anggota yang hadir.
