Manfaat dana otsus bagi masyarakat Papua
Bambang Soesatyo, yang dikenal sebagai Bamsoet, menilai komitmen pemerintah menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan perlu ditopang kebijakan yang terarah serta koordinasi yang baik. Untuk Papua, ia mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan dialog, disertai percepatan serta pemerataan pembangunan agar warga merasakan kehadiran negara.
Menurutnya, otonomi khusus, infrastruktur, dan layanan publik telah menjadi landasan pembangunan Papua. Namun, kondisi geografis, sulitnya menjangkau layanan dasar, dan kesenjangan pembangunan masih memerlukan penanganan berkelanjutan.
Bamsoet merujuk data BPS tentang kemiskinan Papua Pegunungan pada September 2025 yang mencapai 27,21 persen. Berdasarkan laporan Pasific Pos mengenai data BPS, provinsi itu memiliki 308,19 ribu penduduk miskin. Tingkat kemiskinannya berada di urutan kedua setelah Papua Tengah sebesar 29,45 persen, jauh melampaui angka nasional 8,25 persen.
Ia menjelaskan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2021 menaikkan alokasi dana otonomi khusus menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Bamsoet meminta penggunaan dana itu diawasi berdasarkan hasil yang dicapai, termasuk perbaikan sekolah, perluasan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, dan penyediaan infrastruktur dasar di wilayah terpencil.
Untuk tahun anggaran 2026, data yang dikutip Papua Times pada 22 September 2026 menyebut anggaran Dana Otsus sebesar Rp13,1 triliun. Rinciannya meliputi Rp8,41 triliun untuk wilayah Papua, Rp3,74 triliun untuk Provinsi Aceh, serta Rp1 triliun berupa Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) bagi provinsi-provinsi Papua.
Selain memperbaiki pendidikan dan kesehatan, Bamsoet meminta program pembangunan mendukung pertanian, keterampilan generasi muda, dan akses pasar produk masyarakat Papua. Ia berharap penguatan ekonomi lokal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan warga serta menopang perdamaian yang lebih berkelanjutan.
Dialog, perlindungan warga, dan kepastian hukum
"Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama," kata Bamsoet dalam keterangannya.
Ia menilai upaya meningkatkan kesejahteraan harus disertai perlindungan warga sipil dan penegakan hukum secara profesional. Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat setempat memperbaiki koordinasi dalam mencegah kekerasan, melindungi warga terdampak konflik, dan memulihkan layanan publik.
Dalam pandangannya, manfaat pembangunan dan perlakuan hukum yang adil akan memperkuat stabilitas politik serta keamanan. Ia pun meminta pengawasan yang terukur terhadap pelaksanaan reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pembenahan pelayanan publik.
"Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara," ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Koordinator Bidang Polhukam Wantimpres Agum Gumelar serta anggota Wantimpres Budi Gunawan, Ida Bagus Purwalaksana, Anwar Usman, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan Mohammad Hatta. Selain membahas Papua dan persoalan hukum, mereka mengkaji keamanan siber, ketahanan energi dan pangan, serta perkembangan geopolitik global yang berdampak pada Indonesia.
Kesiapan menghadapi ancaman siber dan gangguan pasokan
Bamsoet juga meminta pemerintah meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman siber dan gangguan pada infrastruktur strategis. Ia merujuk catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet selama 2025 sebagai gambaran besarnya aktivitas mencurigakan di ruang digital Indonesia.
Angka tersebut tidak berarti seluruh anomali merupakan serangan siber. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas menjelaskan bahwa anomali belum tentu berupa serangan, tetapi berpotensi menjadi serangan. Dalam BPD Summit 2026 di Semarang, Kamis, 6 Agustus 2026, ia menyebut angka itu setara dengan rata-rata 182 potensi serangan siber per detik, sebagaimana dilaporkan ANTARA News.
Langkah yang didorong Bamsoet mencakup penguatan standar keamanan sistem elektronik vital, pelaksanaan audit secara berkala, dan peningkatan koordinasi antara BSSN, BIN, Polri, TNI, serta Komdigi.
Untuk energi dan pangan, ia menyoroti perlunya memperkuat cadangan pangan, mengawasi distribusi BBM, dan mengembangkan pemantauan pasokan sampai ke daerah. Menurutnya, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kestabilan harga dan kegiatan ekonomi masyarakat.
"Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu," ujarnya.
Bamsoet menyatakan optimisme bahwa pembagian tugas antarinstansi yang jelas, ditunjang penggunaan teknologi yang tepat, dapat membantu pemerintah mencegah gangguan sejak awal sekaligus menjaga layanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan.
