Wakil Mendagri Kritik Kepala Daerah yang Enggan Naik Transportasi Umum
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melontarkan kritik tajam terhadap para kepala daerah yang tidak memiliki pengalaman langsung menggunakan transportasi umum. Dalam pidatonya di Urban Climate Forum 2026 yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific di Pullman Jakarta Thamrin CBD pada 16 September 2026, ia mempertanyakan bagaimana para pemimpin daerah dapat memahami persoalan mobilitas perkotaan jika mereka sendiri tidak pernah merasakan berdesakan di angkutan kota, bus, atau kereta.
"Bagaimana sense itu bisa ada, bahwa rakyat membutuhkan? Pernah enggak merasakan berdesakan?"
tegas Bima di hadapan sekitar 200 peserta dari pemerintah, organisasi internasional, akademisi, dan sektor swasta yang hadir dalam forum tersebut.
Bima, yang menjabat sebagai Wali Kota Bogor selama dua periode dari April 2014 hingga April 2024 sebelum diangkat menjadi Wakil Mendagri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024, menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam memahami kondisi lapangan. Ia mengaku setiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah, dirinya selalu menyempatkan untuk menggunakan transportasi publik, termasuk saat berkunjung ke Medan bersama wali kota setempat.
Urgensi Memahami Beban Masyarakat
Kritik Bima bukan tanpa dasar. Data Kementerian Perhubungan yang dirilis pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa biaya transportasi menyerap 16 hingga 24 persen dari total pendapatan rumah tangga di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023. Angka ini jauh melampaui rekomendasi Bank Dunia yang menetapkan batas ideal tidak lebih dari 10 persen.
Lebih lanjut, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mobilitas perkotaan dengan 172,9 juta kendaraan bermotor yang tumbuh 4,5 persen per tahun. Kementerian Perhubungan memperkirakan kerugian ekonomi nasional akibat kemacetan lalu lintas mencapai Rp77 triliun atau sekitar 4,2 miliar dolar AS setiap tahunnya.
Dalam sistem desentralisasi pemerintahan Indonesia, kepala daerah—gubernur, wali kota, dan bupati—dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab penuh atas infrastruktur lokal, termasuk manajemen transportasi. Namun, meskipun Indonesia memiliki 427 kilometer infrastruktur transit cepat pada 2024 yang mencakup Bus Rapid Transit, Light Rail Transit, dan Metro, 82 persen penduduk perkotaan di 104 aglomerasi masih kekurangan akses yang memadai ke transportasi publik.
Mobilitas Perkotaan Lebih dari Sekadar Transportasi
Bima menegaskan bahwa mobilitas perkotaan tidak dapat dipandang semata sebagai penyediaan moda transportasi. Menurutnya, mobilitas merupakan bagian integral dari desain perkotaan yang berkaitan erat dengan tata ruang dan distribusi fungsi kawasan.
"Urban mobility bukan hanya sebuah transportasi publik. Urban mobility adalah tentang desain kota. Urban mobility adalah tentang penataan fisik kawasan,"
jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perencanaan mobilitas perkotaan harus mempertimbangkan lokasi sekolah, kawasan komersial, perhotelan, pariwisata, dan berbagai layanan publik lainnya. Dengan pendekatan holistik ini, pembangunan transportasi publik tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari perencanaan kota yang terintegrasi.
"Urban mobility adalah redistribusi fungsi, di mana bangunan sekolah, di mana pelayanan untuk komersial, di mana perhotelan, turisme, dan lain-lain,"
ujarnya.
Jakarta sebagai Contoh Kemajuan
Bima memberikan apresiasi terhadap perkembangan mobilitas perkotaan di Jakarta yang menurutnya sudah jauh lebih maju dibandingkan lima atau sepuluh tahun lalu. Cakupan transportasi publik Jakarta kini telah mencapai sekitar 90 persen wilayah kota, didukung oleh jaringan MRT dan LRT.
Tepat pada hari yang sama dengan pernyataan Bima, 16 September 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalur LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai (Fase 1B). Selain itu, pembangunan MRT Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI ke Kota Tua telah mencapai progres 59,7 persen pada Mei 2026, dengan uji coba operasional ditargetkan pada 2027 dan penyelesaian penuh diharapkan pada 2029.
Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono juga menyoroti risiko banjir yang mengancam wilayah pesisir Indonesia dan menyerukan pembangunan infrastruktur dengan ketahanan bencana yang lebih kuat, menunjukkan bahwa isu mobilitas perkotaan tidak dapat dipisahkan dari tantangan perubahan iklim yang lebih luas.
Dengan latar belakang akademis yang kuat—meraih gelar PhD dalam Ilmu Politik dari Australian National University pada 2006 dan gelar Master dalam Studi Pembangunan dari Monash University pada 2001—Bima membawa perspektif mendalam tentang tata kelola dan pembangunan perkotaan. Pengalamannya selama satu dekade memimpin Kota Bogor memberikan bobot pada kritiknya terhadap kepala daerah yang terputus dari realitas transportasi publik yang dihadapi warganya sehari-hari.
