Biaya Desalinasi Air Laut Jakarta Mencapai Rp 60.000 per Meter Kubik, Pakar ITB Sarankan Bendungan Sungai
Wacana mengolah air laut menjadi air bersih melalui teknologi desalinasi kembali menjadi perbincangan sebagai solusi mengatasi krisis air bersih di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons usulan DPRD DKI Jakarta terkait penerapan teknologi desalinasi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan air warga ibu kota.
Pramono menyampaikan tanggapannya setelah menghadiri peresmian kantor Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta pada Kamis, 17 September 2026. Ia mengungkapkan bahwa teknologi desalinasi sebenarnya sudah diterapkan dalam skala terbatas di wilayah Kepulauan Seribu.
Namun untuk penerapan di daratan Jakarta, pengolahan air laut baru dapat berjalan secara optimal apabila megaproyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall telah resmi dimulai.
Desalinasi sudah dicoba di Kepulauan Seribu dan menjadi salah satu opsi. Namun untuk skala besar di daratan Jakarta, proyek Giant Sea Wall harus segera dimulai terlebih dahulu agar proses penampungan dan pengolahannya efektif.
Konsekuensi Biaya yang Sangat Tinggi
Meski sering dianggap sebagai solusi instan bagi kota-kota pesisir, Pakar Teknik Sipil dan Sumber Daya Air dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Indratmo Soekarno, memberikan catatan kritis terhadap wacana ini. Ia menegaskan bahwa desalinasi, khususnya yang mengandalkan teknologi Reverse Osmosis berbasis membran, memiliki konsekuensi biaya operasional dan investasi yang sangat tinggi.
Desalinasi ini bukan teknologi yang murah. Bayangkan, untuk mengolah air laut menjadi air bersih membutuhkan biaya sekitar 2 hingga 4 dolar AS per meter kubik, atau sekitar Rp 30.000 hingga Rp 60.000 per kubik, tergantung kualitas air bakunya. Sementara itu, umur membran yang digunakan juga terbatas.
Profesor ITB tersebut membandingkan besaran biaya desalinasi dengan pengolahan air tawar darat yang rata-rata hanya memakan biaya produksi sekitar Rp 3.000 hingga Rp 4.000 per meter kubik. Menurutnya, pemanfaatan desalinasi secara masal untuk kebutuhan domestik warga kurang rasional dan berisiko membebani anggaran publik maupun tarif air masyarakat.
Pengalaman komersial di Bali memperlihatkan bahwa pasokan air hasil desalinasi untuk sektor perhotelan dibanderol hingga Rp 36.000 per meter kubik. Angka ini mustahil dijangkau oleh masyarakat umum jika disubsidi tanpa batas.
Opsi Terakhir untuk Kondisi Ekstrem
Indratmo menekankan bahwa desalinasi sejatinya merupakan solusi opsi terakhir yang lebih cocok diperuntukkan bagi industri skala besar, di mana komponen air hanya menyusun porsi kecil dari total biaya operasional mereka.
Tingginya biaya desalinasi menjelaskan mengapa teknologi ini umumnya hanya diterapkan oleh negara-negara dengan kondisi alam ekstrem yang tidak memiliki alternatif air tawar lain. Arab Saudi dan negara-negara Teluk, misalnya, merupakan kawasan gurun pasir yang tidak memiliki sungai permanen serta curah hujan tahunan yang sangat rendah.
Negara-negara tersebut terpaksa mengandalkan desalinasi karena ketiadaan sumber air tawar alami. Dalam konteks Jakarta yang masih memiliki sungai-sungai besar, pakar ITB ini menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan solusi berbasis pengelolaan sumber air tawar yang ada, seperti pembangunan bendungan atau waduk di sungai-sungai utama, ketimbang langsung beralih ke teknologi desalinasi yang jauh lebih mahal.
