Mencari peluang di SMESCO
Tiba di Jakarta pukul 09.00 WIB, Zahra berencana mengikuti wawancara langsung untuk pekerjaan yang sesuai dengan bidang kuliahnya. Lulusan salah satu politeknik di Yogyakarta itu sudah mencari informasi tentang perusahaan yang hendak ia datangi.
"Aku mau coba walk-in interview untuk posisi ahli gizi di sini. Udah kepoin juga perusahaan yang mau aku datangi. Ternyata ada banyak lowongan, jadi sekalian bisa apply yang lain," kata Zahra kepada Liputan6.com.
Bursa kerja yang didatanginya adalah Karir Jakarta & Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo 2026. Berdasarkan siaran pers Pemprov DKI Jakarta, acara pada 22–23 Oktober 2026 di Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, itu menawarkan sekitar 12.000 lowongan dari 100–105 perusahaan. Saat acara dibuka, jumlah pendaftar daring sudah melampaui 28.000 orang.
Tawaran gaji dan status magang
Pencarian Zahra sebelumnya sempat mencapai tahap penawaran kerja. Namun, menurut perhitungannya, gaji yang ditawarkan belum memadai untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Ada yang sampai offering, tapi ternyata kayaknya kurang cocok karena gajinya belum cukup buat biaya kos dan kebutuhan hidup," ujarnya.
Selama kuliah, Zahra telah mendapat pengalaman praktik gizi klinis dan gizi masyarakat di rumah sakit serta puskesmas. Meski demikian, ia masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Di bursa kerja itu, ia bahkan baru mengetahui bahwa posisi yang dilamarnya merupakan posisi magang.
"Kayaknya mereka memang mencari kandidat spek dewa, padahal sarjana udah bukan waktunya magang lagi," kata Zahra.
Ia juga menilai lulusan baru menghadapi persaingan dengan pekerja berpengalaman yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk untuk posisi tingkat pemula. Bagi Zahra, bersaing dengan pelamar yang lebih kompeten menjadi tantangan terbesar.
Secara terpisah, catatan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 63.789 pekerja melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari–September 2026. Jawa Barat mencatat jumlah terbanyak, yakni 13.044 orang, sementara DKI Jakarta sebanyak 4.587 orang. Kemnaker mengingatkan bahwa data tersebut masih bisa berubah karena pengajuan klaim JKP dapat dilakukan hingga enam bulan setelah PHK.
Pengangguran lulusan perguruan tinggi
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang dilaporkan Kompas.id menunjukkan bahwa pada Mei 2026, sebanyak 1,03 juta pengangguran merupakan tamatan D-4/S-1/S-2/S-3. Jumlah itu setara dengan 14,31 persen dari total 7,22 juta pengangguran di Indonesia, bukan tingkat pengangguran di antara seluruh lulusan jenjang tersebut.
Porsi pengangguran lulusan perguruan tinggi terhadap total pengangguran nasional cenderung meningkat. Pada Agustus 2022, jumlahnya sekitar 674.000 orang atau 8 persen. Pada Agustus 2024, angkanya mencapai 843.000 orang atau 11,28 persen, sebelum menjadi 1,03 juta orang pada Mei 2026.
Dilihat menurut usia, kelompok 15–24 tahun menyumbang sekitar 1,25 juta orang atau 17,37 persen dari total pengangguran pada Mei 2026. Menurut laporan yang sama, jumlah tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan kelompok usia lainnya.
Untuk Jakarta, Indonesia News TV melaporkan data BPS DKI Jakarta yang mencatat 79.125 lulusan perguruan tinggi menganggur pada Agustus 2025, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kelompok sarjana sebesar 6,06 persen. Sebelumnya, jumlahnya 56.146 orang dengan TPT 4,95 persen pada Agustus 2024, serta 61.869 orang dengan TPT 4,42 persen pada Agustus 2023.
Adapun untuk TPT Jakarta secara keseluruhan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Syaripudin melaporkan penurunan dari 6,21 persen pada akhir 2024 menjadi 5,79 persen pada Mei 2026.
Harapan pencari kerja dan rencana Pemprov DKI
Zahra berharap sesama pencari kerja tidak perlu saling menjatuhkan dalam persaingan mendapatkan pekerjaan. Ia juga meminta pembenahan kebijakan agar kesempatan kerja tidak semakin menyempit.
"Benerin dulu kebijakannya. Yang aku rasakan selama dua tahun terakhir, apalagi sekarang aku jadi fresh graduate, banyak kebijakan yang malah menyulitkan rakyat," tuturnya.
Dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung mengumumkan rencana menggratiskan layanan transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI bagi pencari kerja mulai 1 Januari 2027. Kelompok penerima pembebasan tarif direncanakan bertambah dari 15 menjadi 21 golongan, termasuk pencari kerja yang nantinya mendapat kartu khusus.
Pemprov DKI juga menyiapkan pelatihan bahasa asing gratis untuk warga yang ingin bekerja di luar negeri, antara lain ke Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan Jerman. Pelatihan tersebut akan didukung fasilitas Mobile Training Unit (MTU).
