Pelayanan terpadu melalui PASTI ADA SOLUSI
Pertemuan berupa jamuan makan malam di Ruang Ramayana tersebut menjadi bagian dari kegiatan PASTI ADA SOLUSI. Mukhtarudin menekankan bahwa tanggung jawab negara terhadap PMI mencakup seluruh tahapan: sebelum berangkat bekerja, selama bekerja, dan setelah mereka pulang ke Indonesia.
Bagi Mukhtarudin, PMI harus dipandang sebagai warga negara dengan hak atas pelayanan dan pelindungan, bukan hanya sebagai tenaga kerja. Ia meminta koordinasi antarlembaga diperkuat agar pemerintah dapat merespons persoalan mereka dengan cepat, tepat, dan terpadu.
Program ini menjadi sarana pemerintah menangani persoalan WNI di luar negeri dengan melibatkan berbagai sektor serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat. ANTARA News menjelaskan, Pasti Ada Solusi diinisiasi Kementerian Hukum sebagai ruang dialog terbuka sekaligus layanan pengaduan. Program yang dipandu langsung oleh Menteri Hukum itu rutin digelar setiap Jumat.
Di antara peserta jamuan tersebut ialah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.
Delegasi juga mencakup Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung; Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo; Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko; Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah; dan Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Yuldi Yusman.
PMI mendominasi komunitas WNI di Hong Kong
Konsul Jenderal RI di Hong Kong Andi Ardiansyah memaparkan bahwa per 30 September 2026, jumlah WNI yang menetap di Hong Kong mencapai 186.008 orang. Dari jumlah itu, 165.763 orang, atau sekitar 89 persen, merupakan PMI yang bekerja di sektor domestik.
Komunitas Indonesia di sana juga meliputi sekitar 1.200 pelajar di berbagai perguruan tinggi, profesional di sektor terampil, dan penduduk tetap. Sementara itu, catatan kunjungan wisatawan Indonesia ke Hong Kong pada periode yang sama mencapai 228.455 orang. Menurut Andi, besarnya jumlah WNI membutuhkan koordinasi pelayanan dan pelindungan yang lebih kuat.
Hong Kong juga termasuk tujuan utama dalam data penempatan nasional. Berdasarkan data KP2MI yang diberitakan Suara Migran Nusantara, pemerintah memfasilitasi 297.450 layanan penempatan PMI sepanjang 1 Januari hingga 19 Oktober 2026. Tujuan yang mendominasi ialah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Dalam keterangan di situs resminya, Mukhtarudin menyebut penempatan 500.000 pekerja migran pada 2026 sebagai bagian dari program Quick Win Presiden Prabowo Subianto.
Andi menyampaikan bahwa KJRI terbuka sebagai rumah bersama bagi pekerja migran, pelajar, profesional, dan diaspora Indonesia. Ruang Ramayana, menurut dia, digunakan komunitas serta organisasi masyarakat hampir setiap hari Minggu untuk pertemuan, kegiatan keagamaan, seni budaya, dan pengembangan kapasitas.
Hak pekerja dan kebutuhan pelindungan
Andi menjelaskan sejumlah ketentuan pelindungan pekerja domestik dalam kerangka Employment Ordinance atau Cap. 57 di Hong Kong. Sejak 3 Oktober 2026, upah minimumnya sebesar 5.220 dolar Hong Kong per bulan. Pekerja yang tidak disediakan makan oleh pemberi kerja berhak atas tunjangan makan sedikitnya 1.236 dolar Hong Kong.
Hak lainnya mencakup satu hari istirahat setiap pekan serta 15 hari libur nasional atau statutory holidays pada 2026. Kerangka regulasi tersebut juga mencakup hubungan kerja, hak dan kewajiban kedua pihak, serta kode etik agen ketenagakerjaan.
Soal dasar pelindungan PMI, Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi Ali Nurdin pada Maret 2026 menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral formal dengan Hong Kong mengenai pelindungan dan penempatan PMI. Dalam pemberitaan Suara Migran Nusantara, ia menyebut pelindungan PMI di sana hanya bertumpu pada hukum setempat. Ali juga mencatat Hong Kong sebagai tujuan penempatan PMI terbanyak sepanjang 2024, dengan lebih dari 53.000 pekerja dikirim.
Dengan dukungan regulasi setempat, menurut Andi, jumlah kasus yang melibatkan WNI setelah pandemi COVID-19 rata-rata sekitar 1.500 per tahun, setara sekitar 0,8 persen dari populasi WNI di Hong Kong. Namun, ia menegaskan bahwa ukuran pelindungan tidak terbatas pada banyaknya kasus yang ditangani. Keselamatan dan pemenuhan hak WNI tetap menjadi prioritas pemerintah.
Investasi, perdagangan, dan peran diaspora
Selain pelayanan WNI, Andi memaparkan perkembangan hubungan ekonomi Indonesia dengan Hong Kong. Selama tiga tahun terakhir, Hong Kong terus berada di jajaran tiga besar negara atau wilayah sumber penanaman modal asing di Indonesia.
Investasi dari Hong Kong tercatat sebesar 8,2 miliar dolar AS pada 2024, lalu meningkat menjadi 10,6 miliar dolar AS pada 2025. Nilai pada 2025 itu menempatkan Hong Kong di urutan kedua setelah Singapura. Untuk perdagangan, Andi menyebut ekspor Indonesia ke Hong Kong pada 2025 mencapai 2,2 juta dolar AS, terutama berupa perhiasan, mesin, dan bahan bakar mineral.
Andi berharap pertemuan delegasi melalui PASTI ADA SOLUSI memperkuat koordinasi agar pelayanan lebih cepat, persoalan WNI terselesaikan, dan pelindungan meningkat. Ia juga mengharapkan pemberdayaan diaspora Indonesia terus dilakukan sehingga mereka dapat ikut berkontribusi pada pembangunan nasional.
